Bandung.Swara Wanita.
Generasi Muda
Angkatan Muda Siliwangi (GADA-AMS) Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Jabar menyambut baik rencana pelaksanaan Musda
2017 KNPI yang akan diselenggarakan Kamis-Sabtu, 21-23 Desember 2017 di
Bandung.
Sesuai dengan
komitmen awal GADA AMS akan terus mengawal dan mendorong terselenggaranya
pelaksanaan Musda pemuda/KNPI Jawa Barat yang kini telah terbelah dua
kepemimpinan yang sangat berakibat fatal bagi Ormas di Jawa Barat,
Ketua GADA - AMS
Jabar, Bobby Erlangga Sumaatmadja didampingi Indra Budi Jaya SH,MH selaku
Akademisi dan Konsultan Hukum dalam keterangannya kepada wartawan di Press Room
Pokja PWI Gedung Sate- di DPRD Jabar lebih jauh menjelaskan, bahwa pihaknya
sangat menyayangkan adanya dua kepepmimpinan KNPI di Jawa Barat yang hingga
saat ini belum ada rekonsialisasi.
Dikatakan,Pelaksanaan
Musda pemuda KNPI Jabar yang diagendakan tersebut disinyalir tidak akan dapat
digelar karena masih terdapat DPD KNPI Kota/Kabupaten yang belum melaksanakan
Musda terlebih dahulu.
Dari seluruh DPD
KNPI di Jawa Barat masih ada 3 DPD yakni, Indramayu, Ciamis dan Banjar hingga
saat ini masih belum melaksanakan Musda. Sebab, DPD Tingkat Kabupaten/Kota yang
masa periodesasinya sudah habis harus sesegera mungkin melaksanakan Musda
terlebih dahulu,
Disebutkan, dalam
menghadapi gelaran Musda Pemuda KNPI di tahun 2017, semangat yang terbangun
adalah adanya rekonsiliasi secera kelembagaan KNPI yang sempat menimbulkan
konflik berkepanjangan ditubuh kepemudaan karena hadirnya dua kelembagaan yang
sama mengatasnamakan KNPI.
Rekonsiliasi
tersebut tentu haruas disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tercipta
kondisi yang kondusif kepemudaan di Jawa Barat dapat terlaksana dan tidak
menyisakan permasalahan dikemudian hari, kata Bobby.
Sebagaimana
diketahui bahwa wadah kepemudaan yang tergabung dalam KNPI Jawa Barat sejak
beberapa tahun ini terbelah dua. Yang satu dibawah kepemimpinan Saca Suhendi,
Mag dan satu lagi dipimpin DR Siti Aisyah yang kini jadi Ketua Komisi IV DPRD Jawa
Barat.
Akibat
dualisme kepemimpinan tersebut maka anggaran Kepemudaan yang telah
dianggarkan pada APBD 2017 tidak bisa dicairkan.(die)
0 Komentar