Bandung.Swara Wanita.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Barat berharap penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu
Jawa Barat bisa bekerja independen dan profesional terkait pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023.
"Tahun 2018 adalah tahun politik, Pilkada Serentak siap digelar beberapa bulan lagi sehingga kami meminta kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk senantiasi menjaga netralitas, bisa bekerja independen dan profesional," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, beberapa waktu lalu.
"Tahun 2018 adalah tahun politik, Pilkada Serentak siap digelar beberapa bulan lagi sehingga kami meminta kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk senantiasi menjaga netralitas, bisa bekerja independen dan profesional," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, beberapa waktu lalu.
Politisi perempuan dari Fraksi
PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi mengemukakan, para jajaran pengurus di KPU
dan Bawaslu Jawa Barat bisa bekerja secara independen dan profesional agar
pelaksanaan Pilgub Jawa Barat bisa berjalan sempurna tanpa ada kecurangan apa
pun.
"Saya yakin
teman-teman di KPU dan Bawaslu bisa menjalankan marwahnya sehingga Pilgub Jawa
Barat nanti dapat menghasilkan pemimpin daerah yang betul-betul berkualitas
untuk membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Barat," kata dia.
Selain itu, lanjut
Ineu, KPU dan Bawaslu Jawa Barat juga diminta untuk lebih gencar melakukan
sosialiasi tentang Pilgub Jawa Barat kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Beberapa
waktu lalu saya diundang KPU Jawa Barat dan di forum tersebut saya minta
penyelanggara Pemilu itu bisa betul-betul idependen, menjaga netralitas dan
bisa melayani seluruh masyarakat, seperti saudara kita yang disabilitas,"
ujar Ineu.
Selain kepada penyelenggaran
pemilu, Ineu juga meminta kepada pers untuk tetap independen dan menjaga
integritasnya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota.
"Teman-teman
pers dan partai politik memiliki standar kerja yang berbeda. Bagaimana pers itu
harus bersikap independen dan menjaga integritasnya dan bisa jadi pengontrol
sosial saat pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16
kabupaten/kota," kata dia.
Ia mengatakan, saat
pilkada serentak nanti pers juga harus bisa tegas dalam membedakan ruang
redaksi dengan bisnis.
"Teman-teman pers juga harus bisa memahami, memperhitungkan risiko buruk dari pemberitaan yang dibuat tidak berdasarkan kode etik jurnalistik dan pers juga wajib memberitahukan atau memberitakan pemilu yang bijak, damai dan baik kepada masyarakat melalui pemberitaannya," kata dia.
"Teman-teman pers juga harus bisa memahami, memperhitungkan risiko buruk dari pemberitaan yang dibuat tidak berdasarkan kode etik jurnalistik dan pers juga wajib memberitahukan atau memberitakan pemilu yang bijak, damai dan baik kepada masyarakat melalui pemberitaannya," kata dia.
0 Komentar