Bandung.Swara Wanita.
Awal pembentukan Forkom Puspa ini inisiatifnya dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. , saat mengadakan
pelatihan di Yogyakarta , ada alumni-alumninya
dari sanalah mengembang istilahnya bagaimana perpanjangan tangan Forkom
Puspa itu lebih cepat untuk menangani masalah-maslah di setiap Provinsi , tapi
ujung tombaknya dikabupaten/kota karena
kasus-kasus banyak terjadi di kabupaten/Kota
.Walaupun menurut saya banyak organisasi
sudah lama terjun di bidang ini, tapi semakin banyak semakin bagus untuk
menangani sesuatu kasus tampaknya ada di daerah-daerah karena mungkin di daerah pelecehan seksual, KDRT, pernikahan dini, apapun itu bentuknya sangat merebak dan cepat sekali, mungkin Forkom Puspa khusus
untuk menangani perlindungan perempuan dan anak atau masalah-masalah lain yang
ada di lapangan tapi menurut saya kedepan tidak itu saja, kedepan akan
mendorong perempuan-perempuan itu supaya tidak dilecehkan supaya tidak jadi
korban trafficking ada baiknya kita mendorong perempuan-perempuan untuk mandiri
hal ini dikatakan Forkom Puspa Jawa Barat
Dra.Hj.Ratnaningsih saat ditemui
Swara Wanita usai menghadiri deklarasi Kebangsaan FOKI di Bandung, Senin
(8/1/2018).
Lebih lanjut Hj. Ratna
yang juga menjabat Ketua KPPI jabar mengatakan kedepannya kita menjadikan
orang-orang yang mampu berdiri sendiri dan memang bukan obyek.Sebagai Ketua
Forkom Puspa Jabar dan juga menjabat KPPI
sejak berdiri Tahun 2004 menjabat ketua KPPI Kabupaten Bandung selama2
periode , kemudian masuk di Jawa Barat dan akhirnya sejak Tahun 2004-2018 memang saya ada berkiprah di KPPI (Kaukus
Perempuan Politik Indonesia), karena apa, karena saya terkesan sekali dengan kiprah perempuan tandasnya.
Saat ini boleh dikatakan Tahun Politik dengan diadakannya Pilkada serentak , saya berpendapat perempuan-perempuan hanya dipakai obyek saja, selama ini perempuan ketika perempuan dibutuhkan untuk mengatasi atau mengisi kouta , perempuan-perempuan hanya sebagai voter getter , mereka meraih suara sebanyak-banyaknya tapi yang jadi bukan kaum perempuan, tapi akhirnya laki-laki juga, sementara kasus perempuan merebak dimana, terjadi dimana-mana seperti gunung es.
Kita maklum laki-laki tidak detail untuk berpikir masa perempuan laki-laki untuk menjadi berpikiran proyek, infrastruktur , mungkin mereka tidak tahu tentang kebijakan perempuan .Jadi saya berharap makin banyak perempuan potensial duduk dilegislatif, jangan perempuan asal-asalan dipilhnya, seperti sekarang banyak perempuan di legislatif tapi terasa manfaatnya, apa itu ? maka disini Forkom Puspa Jawa Barat yang mengatasi tentang Perempuan dan anak ada di lapangan saya tertarik dan waktu itu teman-teman mempercayakan Jabatan Ketua Forkom Puspa kepasda saya.Saya pikir kenapa tidak , mari berkoloborasi saya ingin bagaimana perempuan yang duduk di legislatife (KPPI) mengetahui permasalahan di lapangan yang akan digarap Forkom Puspa. Kebijakan-kebijakan politik akhirnya oleh Forkom Puspa akan diberitahukan tentang perempuan dan anak dan yang nantinya akan di follow up oleh teman-teman yang memiliki keputusan yang ada di Parlemen yang ada di legislative lewat Perda atau lebih tinggi lagi UU tandasnya.
Angota KPPI terdiri dari lintas partai yang sudah mempunyai kursi di parlemen dan sudah mengikuti Pemilihan Umum. Dan juga bisa masuk dari LSM atau dari organisasi profesi secara perorangan tapi saat ini lebih banyak dari berbagai partai politik, baik yang sedang duduk di legislatif atau yang sudah maupun yang mau mencalonkan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/ Kota Kabupaten.
Sejak diundang-undangkan kuota 30% sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini masih jauh hasilnya dari harapan, walaupun sudah ada perempuan yang sudah duduk di legislatif yang hampir memenuhi kuota 30% yaitu kouta 17 depok kursi, Kab Kuningan 15 kursi dan Kab Bandung 15 kursi. Diharapkan mempunyai kemampuan mampu berjuang untuk mengatasi masalah perempuan dan anak yang saat ini kasusnya makin merebak dan memprihatinkan.
Jadi janji politik mereka harus dipenuhib tidak hanya jorgan - jorgan dan janji politik yang penuh kepalsuan dan kebohongan dan sudah saatnya pola pikir kita di rubah, perempuan pilih perempuan,perempuan percaya pada perempuan dan hilangkan rasa iri sesama perempuan dan mati kita sepakat untuk meningkatkan harkat martabat perempuan terutama di bidang politik.
Pendiri KPPI yaitu Golkar, PDI, PPP, PAN, PBB, PKB yang berdiri 17 Agustus 2000 .Perempuan politik yang saat itu duduk di parlemen (DPR RI) Golkar, PD, PBB, PPP, PKB dan saat itu partai yang lain keterwakilan perempuan masih kurang .
KPPI akan mengadakan
Rakernas di Bali dan KPPI Jabar akan
study banding untuk mengetahui sejauhmana permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh KPPI.Perempuan Jawa Barat, sekarang ini banyak yang potensi dan banyak yang pintar .
FOKI bisa berkoloborasi, dengan bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga bisa diatasi bersama, untuk itu Forkom Puspa Jabar dan KPPI untuk bertekad meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan tandasnya.(diah)
0 Komentar