Bandung.Swara Wanita.
Forum Komunikasi Wilayah
Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Jawa Barat Periode
2017-2022 terbentuk atas inisiasinya dari permen Pemberdayaan Perempuan Dan Anak bahwa dalam rangka mendukung Permen No 2 Tahun
2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak , maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak., bahwa
langkah-langkah dimaksud perlu didukung oleh kemampuan lembaga masyarakat yang
responsif gender dan anak. Hal ini dikatakan Plt Kepala DP3AKB Provinsi Jawa
Barat DR.Ir.Dewi Sartika, M.Si saat melantik Kepengurusan Forkomwil Puspa di
Bandung, Selasa (16/1/2018).
Lebih lanjut Dewi Sartika mengatakan bahawa perlu dilakukan
langkah-langkah kongkrit , langkah kongkrit itu dilaksanakan oleh yang struktur
sehingga lembaga itu harus mempunyai lembaga struktur , sasarannnya jelas
didorong anggaran APBN tentu dengan adanya kelembagaan ini untuk bisa melakukan
eksetensinya terhadap permasalahan-permasalahan dilapangan .
Saya berpesan karena kelembagaan ini terdiri dari berbagai unsur,
awalnya harus penguatan kedalam dulu, kemudian dibuat secara tertulis, visi,
misi rencana kerja dan saat kelapangan Forum Puspa ini sifatnya harus
bersinergi , bagimana partsipasi masyarakat itu bersinergi dengan swasta, bersinergi dengan
lembaga-lembaga lainnya, juga melahirkan inovasi-inovasi sehingga kalau ada di
Provinsi , maka harus ada di Kabupaten-Kota , sehingga harus bertanya dulu
dengan siapa mereka bekerja sama dengan PKK, dengan dharma Wanita , Forum Anak,
Posyandu , Motekar, sudah banyak yang melakuakan tapi kalau mereka bergerak
sendiri-sendiri artinya mereka tidak begitu terlihat bagaimana mereka bisa
mengumpulkan semua pelaku-pelaku yang responsif gender terhadap perempuan dan
anak bisa dilaksanakan ujarnya.
Harapan kedepan terbentuknya Forum Puspa ini yang terdiri
dari berbagai aktifis yang hebat, dengan itu akan tepat dan bergerak di lapangan sehingga mempercepat proses
pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak tandasnya.(dh)
0 Komentar