Bandung.Swara Wanita.
Penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kota Bandung pada 2017 lalu
terusik oleh kejadian video asusila yang melibatkan anak di bawah umur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Dedi Supandi menyesalkan munculnya peristiwa itu di tengah upaya memerangi eksploitasi kepada anak-anak di Kota Bandung.
"Kota layak anak kita berharap jadi upaya dan kebijakan pemerintah kota. Padahal tentang KDRT (Kekerasan di Dalam Rumah Tangga) sudah berhasil ditekan," kata Dedi, di Bandung, Senin (8/1/2018).
Bersama Tim P3APM, saat ini Dedi bergerak untuk menyelamatkan dua anak korban video asusila itu ke rumah aman. Mereka juga berkoordinasi dengan Polda Jabar.
Di rumah aman itu, Dedi akan mengupayakan berbagai metode pendampingan psikologis. Anak di usia korban sangat rentan terkena traumatik berkepanjangan ketika mendapat guncangan psikologis.
Namun, Dedi kesulitan untuk mengembalikan kedua anak tersebut ke lingkungan rumahnya. Sebab, dalam kasus video asusila itu orang tua dari masing-masing anak juga ikut terlibat.
"Nanti di rumah aman ada tes psikologis dan pendampingan psikologis. Sangat sulit memfasilitasi dan mengembalikan ke lingkungan keluarga karena ada pelaku dari lingkungan keluarga," katanya.
Dedi menambahkan, wilayah tempat tinggal korban di RT 05 RW 15 Kelurahan Babak Sari, Kecamatan Kiaracondong, itu memang salah satu kawasan dengan tingkat KDRT cukup tinggi. Sejak lama, kawasan itu menjadi titik fokus pelaksanaan program dari Pusat Layanan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PLI-PPA).
"Beberapa upaya sebetulnya sudah dilakukan oleh wilayah seperti kegiatan majelis taklim, posyandu, kita sudah ada PLI-PPA. Memang kasus di RW tersebut sebelumnya memang sudah dapat perhatian. Banyak terjadi KDRT. Sampai 2015 sebetulnya berhasil banyak ditekan," ucapnya.
Banyak juga anak-anak dibawah umur di kawasan itu yang putus sekolah dan berkeliaran di jalanan. Oleh karena itu, Dedi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani hal tersebut.
"Anak-anak itu posisinya tidak sekolah, dan masuk kategori anak jalanan dan katanya setiap hari juga jadi pengamen. Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang, makanya ada koordinasi juga dengan dinas sosial," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Dedi Supandi menyesalkan munculnya peristiwa itu di tengah upaya memerangi eksploitasi kepada anak-anak di Kota Bandung.
"Kota layak anak kita berharap jadi upaya dan kebijakan pemerintah kota. Padahal tentang KDRT (Kekerasan di Dalam Rumah Tangga) sudah berhasil ditekan," kata Dedi, di Bandung, Senin (8/1/2018).
Bersama Tim P3APM, saat ini Dedi bergerak untuk menyelamatkan dua anak korban video asusila itu ke rumah aman. Mereka juga berkoordinasi dengan Polda Jabar.
Di rumah aman itu, Dedi akan mengupayakan berbagai metode pendampingan psikologis. Anak di usia korban sangat rentan terkena traumatik berkepanjangan ketika mendapat guncangan psikologis.
Namun, Dedi kesulitan untuk mengembalikan kedua anak tersebut ke lingkungan rumahnya. Sebab, dalam kasus video asusila itu orang tua dari masing-masing anak juga ikut terlibat.
"Nanti di rumah aman ada tes psikologis dan pendampingan psikologis. Sangat sulit memfasilitasi dan mengembalikan ke lingkungan keluarga karena ada pelaku dari lingkungan keluarga," katanya.
Dedi menambahkan, wilayah tempat tinggal korban di RT 05 RW 15 Kelurahan Babak Sari, Kecamatan Kiaracondong, itu memang salah satu kawasan dengan tingkat KDRT cukup tinggi. Sejak lama, kawasan itu menjadi titik fokus pelaksanaan program dari Pusat Layanan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PLI-PPA).
"Beberapa upaya sebetulnya sudah dilakukan oleh wilayah seperti kegiatan majelis taklim, posyandu, kita sudah ada PLI-PPA. Memang kasus di RW tersebut sebelumnya memang sudah dapat perhatian. Banyak terjadi KDRT. Sampai 2015 sebetulnya berhasil banyak ditekan," ucapnya.
Banyak juga anak-anak dibawah umur di kawasan itu yang putus sekolah dan berkeliaran di jalanan. Oleh karena itu, Dedi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani hal tersebut.
"Anak-anak itu posisinya tidak sekolah, dan masuk kategori anak jalanan dan katanya setiap hari juga jadi pengamen. Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang, makanya ada koordinasi juga dengan dinas sosial," ujarnya.
0 Komentar