Penggunaan Dana Pilkada Efektif Mendapat Apresiasi Mendagri




Bandung,Swara Wanita.

Komisi I mengadakan rapat dengan KPU Jawa Barat serta KPID  terkait dengan Pilkada Serentak. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H.Syahrir SE di ruang Komisi I , Jum’at (2/2/2018). Pada Kesempatan tersebut Ketua Komisi I  H. Syahrir, SE mengatakan yang terkait langsung untuk kegiatan pilkada serentak ini baik kesiapan anggaran dan kesiapan infrastruktur lainnya dan kita ingin memastikan itu , KPID ada semacam alat pemantauan fungsi siaran TV yang nantinya kita pantau langsung ataupun penyaluran anggaran untuk KPU Kabupaten/Kota sudah sampai mana dan apa yang menjadi kebutuhan KPU selama pilkada serentak ini. Tadi ada termint terakhir ada sekitar 400 milyar lagi dalam proses pencairan. Untuk pilkada serentak dan termint teakhir sekitar 444 milyar ujarnya.
Ada tiga termint pencairan  dan menyesuaikan dari kebutuhan KPU. Jadi tidak serta merta dicairkan langsung, disesuaikan yang kemarin apa yang menjadi laporannya  disesuaikan lagi di termin kedua, dan termin ketiga melalui Kesbangpol yang akan memverivikasi.Rincian 444 Milyar itu KPU yang nomenklaturnya dan itu berdasarkan pencairan yang di verifikasi Kesbang[pol sedemikian rupa dan baru bisa dicairkan melalui biro keuangan .

Untuk pengawasan dari Kesbangpol karena mereka yang memverifikasi. Sebelum mengusulkan yang 400  milyar ini  yang kemarin termin kedua di verifikasi dan termin ketiga atau terakhir ini 444 milyar.Semuanya sudah selesai dan kita mendapat pujian dari Kemendagri karena biaya pilkada serentak di Jabar ini cukup murah karena ada yang mencapai 1 juta  perorang seperti yang disampaikan KPU. Di Jabar  bisa dibilang murah biayanya karena sekitar 35 ribu perkepala.Penggunaan dana bisa dibilang efektif  sehingga mendapat apresiasi dari Mendagri  ujarnya.

Harapan untuk Pilgub, nantinya tugas ataupun fungsi Gubernur dan wakil gubernur bisa berjalan bersama mewujudkan apa yang menjadi program-program yang sudah mereka ajukan , tentunya itu bisa diwujudkan dalam APBD di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun terakhir seperti  yang mereka jalani sampai lima tahun berikutnya.Harus memberikan contoh kepada masyarakat terutama untuk mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bawah  itu yang diharapkan ujar Syahrir.(die)


Posting Komentar

0 Komentar