Bandung, Swara Wanita
Gerakan Indonesia Sadar
Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Barat dicanangkan di Balairung
Jendral Rudini Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor,
Rabu (11/4/2018). Pencanangan ini berkaitan dengan upaya menyukseskan Pilkada
serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Barat.
Pencanangan dilakukan
oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan bersama Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Turut hadir, Penjabat Sementara Wali
Kota Bandung, Muhamad Solihin.
Dirjen Dukcapil
Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, capaian perekaman di Jawa Barat
sudah di 99% dan segera lengkap.
"Pendataan
penduduk sebagai pendukung administrasi merupakan faktor penting
penunjang kesuksesan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Barat," ujarnya.
Diungkapkan Zudan,
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) diadakan karena hilir
dari pembangunan adalah penduduk . Dengan data yang akurat maka pemerataan
pembangunan pun akan baik.
"Mau tidak mau
kita harus mengikuti teknologi dimana penggunaan data kependudukan sekarang sudah
bergeser menjadi banyak hal seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
alokasi anggaran, demokratisasi, dan penegakan hukum dan pencegahan
kriminal," jelas Zudan.
Saat ini, kata
Zudan, kapasitas perekaman di Indonesia per hari mencapai 327 ribu orang.
Sehingga di wilayah bisa merekam sebanyak 275 orang perhari. Sedang menurut
Komisi Pemilihan Umum, ada sebanyak 6,7 juta penduduk yang belum terekam di 163
kabupaten/kota dari total 381 kabupaten/kota.
“Di sini perlu adanya
kerjasama semua pihak agar proses perekaman bisa terus berjalan. Di
Kemendagri ada 18,9 juta blanko dan sudah tercetak 9 juta blanko. Masih ada
masi ada 9 juta blanko lagi," ungkapnya.
Zudan juga
menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, peningkatan kualitas
pelayanan harus diperhatikan.
"Pelayanan
harus 1 jam sampai dengan 1 hari di kabupaten/kota. Penyelesaian dokumen
harus 1 jam - 1 hari di kabupaten/kota bagi penduduk. Kabupaten/kota dan
dinas wajib memberikan dukungan SDM dan sarana prasarana untuk kelancaran
pelaksanaan pelayanan tersebut," jelasnya.
Sedangkan Gubernur Jawa
Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pencatatatan di Jawa Barat mencapai 99
persen. Sejumlah data yang ganda juga sudah diperbaiki.
"Nantinya ingin
data kependudukan disandingkan dengan Bappeda sehingga semua OPD akan mengacu
ke data itu agar tepat sasaran," jelas Aher.
Sementara itu, Penjabat
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah
Kota (Pemkot) Bandung sudah lama menggunakan prinsip jemput bola agar bisa lebih
mempermudah perekaman. Aparat kewilayahan datang langsung ke rumah warga
merekam e-KTP.
"Program perekaman
e-KTP tersebut sudah berjalan sejak 2017 lalu. Sampai Maret 2018, sekitar
40 persen ajuan warga sudah dilayani secara langsung di rumah masing-masing.
Tujuannya adalah untuk mempermudah warga untuk perekaman e-KTP," papar
Dadang.
Ia juga menegaskan,
dengan data kependudukan yang akurat maka akurasi penyebaran pendidikan serta
kurangnya angka partisipasi pendidikan bisa terlihat. Sehingga Pemkot Bandung
bisa memberikan perhatian khusus.
"Harapannya
akurasi pendataan penduduk akan bisa dipertahankan sehingga kontinuitas
pemerataan pembangunan serta validitas data dapat dijaga. Terutama pada masa
Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini," ujarnya. **red/Humas Pemkot Bandung
0 Komentar