BANDUNG, SWARAWANITA.NET -
Penjabat Sementara Wali kota Bandung, Muhamad Solihin menghadiri
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta , Senin (30/4/2018).
Musrenbangnas RKP 2019 dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk
Pertumbuhan Berkualitas kali ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Bambang Brodjonegoro dan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo didampingi
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Pada Musrenbangnas 2018, Presiden RI, Joko Widodo menekankan,
seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka produktivitas tinggi
dituntut untuk meningkat.
"Waktu menjadi sebuah komiditas yang mahal di era
teknologi ini. Dan musuh nomor 1 dari kita adalah buang-buang waktu,"
tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, rantai prosedur atau birokrasi yang
berbelit-belit sudah harus ditinggalkan. Jika mindset masih seperti itu akan
sulit untuk maju.
"Empat minggu yang lalu saya luncurkan Indonesia 4,0.
Revolusi industri Indonesia sudah di depan kita. Sekarang bukan lagi yang
kuat mengalahkan yang lemah tapi yang cepat mengalahkan yang lambat,"
jelas Jokowi.
Dalam hal perizinan, Jokowi juga menilai prosedur yang ruwet dan
bertele-tele, serta rantai perizinan yang lama masih ada. Bahkan ada yang dalam
hitungan bulan hingga tahun.
"Seharusnya sudah hitungan jam untuk ijin usaha. Orientasi
kita bukan prosedur. Meski pun prosedur itu harus tapi kita harus orientasi
pada hasil," paparnya.
Ditemui seusai acara, Penjabat Sementara Wali Kota Bandung,
Muhamad Solihin mengatakan, hal paling penting dan utama adalah waktu. Karena
di sisi waktu, Indonesia mah kalah dengan negara Asia lainnya.
"Seperti yang dikatakan bapak Presiden bahwa yang
terpenting adalah waktu terutama dalam hal perizinan modal asing serta
perizinan di daerah dan pelayanan masyarakat," tutur Solihin.
Solihin juga menambahkan kebijakan serta birokrasi pelayanan
masyarakat harus dipermudah serta dipercepat. Sesuai kebijakan pusat, pelayanan
harus memangkas beberapa birokrasi terutama yang berkaitan dengan usaha
dan penanaman modal.
"Kita di daerah juga harus memangkas birokrasi terutama
dalam hal perizinan usaha dan pelayanan masyarakat. Tetapi dengan tetap menjaga
normatif prosedur dan dengan menekan waktu sesegera mungkin," tegasnya.
Solihin menilai, kalahnya Indonesia oleh negara tetangga di Asia
Tenggara di segi ekspor, impor dan perekonomian dikarenakan birokrasi yang
panjang.
"Kita sudah jelas kalah dari Singapura, Malaysia dan
Thailand. Sekarang Filipina juga akan menyusul kita bila kita tidak
berubah," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas, Bambang Brodjonegoro menerangkan, penyelarasan pembangunan daerah
dengan tujuan akhir adalah perancangan RKP (Rencana Kerja Pembangunan).
"Rancangan Awal RKP disempurnakan dengan usulan dari
pemerintah daerah yang di musyawarahkan pada Musrenbang di tiap Provinsi,"
jelasnya.
Bambang juga menambahkan, usulan daerah juga dilaksanakan secara
online dan ditambah dengan forum konsul publik juga dengan akademisi dan tokoh
masyarakat di pusat.
"Hari ini akan disinkronkan dengan provinsi. Setiap program
nasional dan proyek prioritas dari daerah Dan provinsi dengan harapan usulan
DAK (Dana Alokasi Khusus) dan proyek prioritas bisa dilaksanakan di tahun
2019," papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang juga mengatakan, pada tahun 2018 penanaman
modal investasi dapat membantu perekonomian di Indonesia menjadi lebih kuat.
"Tahun 2018 kita melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) ) sebesar Rp 14,5 triliun dan pembiayaan investasi non
anggaran (PINA) Pemerintah Rp 41,4 triliun. Semoga tahun 2019 bisa lebih
baik," tuturnya. **Red/Humas Bandung
0 Komentar