PANGANDARAN, SWARAWANITA.NET -
BKKBN
Perwakilan Jawa Barat mengadakan Temu Penyuluh KKBPK Jawa Barat Wilayah V berjumlah 786 orang dengan tema “ Membangun
Dari Desa Menjejak Kinerja KKBPK “terdiri dari Kab. Tasikmalaya. Kota
Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran dan Kab. Garut.Yang
diadakan di Hotel Laut Biru Kab. Pangandaran
Tanggal 8-9 Mei 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua P2TP2A
DR.Hj.Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. Sekda Kab
Pangandaran, Mahmud SH.MH.
Ketua Panitia KKBPK Wilayah V (Priangan
) Kabid/KR BKKBN Jabar Rahmat Mulkan
mengatakan Acara ini lebih istimewa
karena dihadiri oleh 27 Kepala Dinas Se-Jabar Barat. Tema ini
merupakan visi dan misi untuk mengukir kembali KKBPK kedepan yang dimulai
dari desa. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan teknis kepada penyuluh KKBPK
dalam upanya penyamakan persepsi pengelolaan KKBPK di tingkat lini lapangan
dalam rangka percepatan pencapaian sasaran kerja RPJN 2019. Maksudnya
untuk menajamkan strategi kita kedepan dalam rangka mencapai sasaran program
KKBPK 2018/2019
Output
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama meningkatnya pengetahuan
penyuluh KKBPK terkait strategi yang dilakukan dalam pengelolaan
program KKBPK di tingkat desa. Kedua memperkuat motivasi penyuluh KKBPK dalam
menyusun strategi akselerasi peserta kb aktif hingga 70%, merancang pengelolaan
Kampung KB secara aktif sehingga terbangun komitmen pergerakan integratif
kepada keluarga di Kampung KB menuju masyarakat yang lebih sejahtera
terutama daerah perbatasan, kumuh dan daerah tertinggal lainnya,dan mengadvokasi
kepala desa sehingga diperoleh porsi anggaran untuk mendukung program KKBPK di
tingkat desa melalui apbdes. Ketiga terkait hak dan kewajiban pasca pengalihan
status administrasi kepegawaian sebagai PNS BKKBN
Ketua P2TP2A
DR.Hj.Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si,menegaskan bahwa urusan kependudukan,
urusan Ketahanan keluarga merupakan sebuah
program prioritas dan tidak boleh dianggap remeh apalagi dipandang sebelah mata
dan ini bukan hanya urusan BKKBN saja, akan tetapi perlu perhatian berbagai
sektor.Saat
berbicara kependudukan dan KB bukan hanya tanggung jawab BKKBN saja. Kalau kita
berbicara tentang penduduk atau kependudukan , maka kita perhatikan , dampaknya
rendahnya kualitas SDM , ketergantungan /latar belakang dan ketergantungan. Jawa Barat merupakan
penduduk terbesar di Indonessia, tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan
layanan aksebilitas .Prasyarat tenaga penggerak desa. Yaitu pengetahuan,
komunikasi dan seminar. Bagaimana peran advokasi, edukasi dan korelasi ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
menuturkan kinerja saudara sekalian selama 4 tahun ini sudah mencapai hasil
positif mesipun belum mencapai target yang kita tentukan tidak apa-apa. Target
kita akan diukur pada akhir 2019. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras,
berjuang keras bersama-sama untuk mencapai sasaran strategis sampai akhir tahun
2019. Saya tidak akan menyampaikan secara detail apa sasaran itu, yang jelas
apa yang menjadi tugas dan fungsi kita di lapangan menjadi penyuluh KB, sebagai
tenaga penggerak masyarakat di lapangan clear adanya, focus, sehingga sasaran
program KKBK di lapangan tercapai dengan baik, tandanya sampai akhir 2017
kinerja saudara selain positif trennya.Ini harus kita syukuri dan bagaimana kedepan, yang dibahas
di pertemuan wilayah V (Priangan) ini maksudnya untuk menajamkan strategi kita
kedepan dalam rangka mencapai sasaran program KKBPK 2018/2019.
Jadi yang perlu
kita sepakati adalah menyepakati bagaimana menyepakati apa strategi nasional
yang harus kita dapatkan agar operasioal program KKBPK di lapangan bergairah
kembali. Kita telah menyepakati bersama bahwa kebijakan nasional BKKBN atau
kebijakan nasional KKBPK 2018-2019 adalah memperkuat desa sebagai basis
operasional KKBPK. Jadi kita garap
tuntas desa. Kenapa harus desa/keluarahan, karena desa merupakan real battle,
pusat, perang real, dimana kita tidak dapat apsetor, kita tidak bisa membina
BKB dengan baik kalau kita melupakan desa. Jadi focus kita kedepan adalah
bagaimana menggarap desa atau wilayah binaan kita masing-masing menjadi desa
yang paripurna dalam konteks kependudukan, KB dan keluarga, alasannya itu yang
pertama, desa sebagai pusat pertempuran yang utama, yang kedua, komitmen pemerintah
atau negara terhadap pembangunan desa ini menjaid sebuah prioritas dan bagian
dari agenda atau 9 agenda prioritas nasional. Ini bagian dari nawacita,
membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun desa, dalam rangka
memperbaiki NKRI. Saya ingin menyampaikan kepada para penyuluh KB 2015 dana
desa itu 20,7 triliun, 2016 dana desa 47 triliun, 2016 60 triliun, 2017 60
triliun juga, 2018 60 triliun dan 20119 85 triliun, ini sebagai wujud
kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa.
Saya sampaikan ini ada
hubungannya dengan program KB, karena dari dana desa ini ada yang diperuntukkan
untuk program KB, didalam peraturan mentri desa, dareah tertinggal dan
transmigrasi no 19 tahun 2017 ada disitu alokasi dana desa untuk program KB
nilainya berapa tergantung, peluangnya dipersilahkan , itu anggaran dari APBN
pusat melalui dana desa, yang ketiga dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa,
program KKBPK termasuk program kewenangan local berskala desa, desa punya 4
kewenangan yaitu kewenanganlokal berdasarkan hak asal usul, kewenangan local
berskala desa, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah
untuk dilaksanakan dan kewenangan khusus yang dilimpahkan untuk pembangunan
desa ujar Teguh
KB bagian dari
kewenangan local berskala desa, sumbernya ada, filosofinya ada, jika tidak mendapatkan dana dan sebagianya. Tidak
semudah itu, karena penentuannya sepanjang. Jadi program KB akan mendapat
pembiayaan kalau program KB itu dinyatakan prioritas oleh masyarakat dan pengambil keputusan di desa. Syaratnya
itu. Kalau program KKBPK tidak prioritas, tidak dianggap penting, maka jangan
harap dapat mengakses sumber pembiayaan tadi. Pertanyaannya adalah siapa yang
menyatakan program KB itu penting dan prioritas dalam pembangunan desa. Yang
menyatakan itu adalah seluruh tokoh masyarakat yang ada. Pos KB, subpos KB,
jajaran pemerintah desa. Yang menjadikan prioritas adalah saudara sekalian.
Peran,tugas dan fungsi para tenaga penggerak desa/kelurahan, para kepala
penyuluh KB termasuk petugas di
lapangan. Kalau begitu harus bagaimana, prasyarat tenaga penggerak desa. Yaitu
pengetahuan, komunikasi dan seminar. Bagaimana peran advokasi, edukasi dan
korelasi clear adanya. Jadi kalau kita menggarap desa peluangnya sudah ada, bagaimanapun itu tergantung dari apakah
saudara sekalian bisa meyakinkan tokoh masyarakat, kadernya, mengambil keputuan
di desa. Ini yang saya maksudkan bahwa desa menjadi pusat pertempuran yang
sesungguhnya, para PKB, dan PLKB. Jadi sukses atau tidaknya ada disaudara
sekalian.ungkap Teguh..
Ada 3 sasaran yang ingin kita capai di dalam program KKBPK
2018-2019 yang pertama desa/kelurahan peserta KBnya 70% dibina tidak boleh
lepas, yang kedua sasaran penilaian di lapangan kampung KB yang sudah dibentuk
dan dikembangkan betul-betul dibina oleh PKB dan PLKB sebagai wahana membumikan
kembali program KKBPK, Jawa barat saat ini sudah 1249 kampung KB, jumlah PLKB
sudah mendekati 2300 PLKB, rasanya kampung
KBnya hamper 2:1, 2 PLKB untuk 1 kampung KB. Saya pikir bisa dikembangkan 1
PLKB 1 kampung KB, yang ketiga sebagai ukuran keberhasilan rangkaian kegiatan
operasional ada dukungan keuangan atau pembiayaan dari desa, bukan dana desa
karena ada 7 keuangan desa, 3 dari PABS, dana yg tranfer, baik dana desa, dana
alokasi desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.jadi ukurannya dilihat
dokumen APBDes adau APBKelurahan ada dana KB.
Untuk kedepannya BKKBN Perwakilan Jawa Barat memberi apresiasi
kepada PKB, PLKB yang mulai tahun ini mencapai sasaran sambil PON, kami
mengundang kepada seluruh PKD, PLB, PKB dan seluruh petugas PB untuk hadir
Kehadiran DR.Netty Prasetyani Heryawan posisinya sebagai ketua umum P2TP2A, Pusat Terpadu
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jaw Barat. Untuk memberikan
Pencerahan kepada penyuluh KKBPK terkait sukses pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Jadi awalnya saat bulan oktober 2017 kami menyampaikan
kepada ibu Netty bahwa penyuluh KB bukan hanya penyuluhan tentang kependudukan,
tapi sekaligus sukses Three Ends bagaimana
menghapus kekerasan dalam rumahtangga, mencegah perdagangan perempuan dan anak,
termasuk mengutusmatas rantai, membuka akses ekonomi terhadap perempuan. Nah
ini perlu didaratkan kepada kawan-kawan semua melalui kampung KB sekaligus menjawab seluruh kebutuhan masyarakat,
sosoal, ekonomi dan lingkungan atau 8 fungsi keluarga pungkasnya.(diah)
0 Komentar