![](https://static-portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2018/07/25/header/opWJ-saber%20pungli%20sekolah.jpg)
Bandung, Swara Wanita
Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
Kota Bandung memprioritaskan menyosialisasikan pemberantasan pungli di dunia
pendidikan Kota Bandung. Pasalnya, lembaga pendidikan rentan terjadi pungli.
Plt. Inspektur Kota Bandung sekaligus selaku Wakil Ketua Satgas
Saber Pungli Kota Bandung Kamalia Purbani mengungkapkan, dari catatan
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk
ke Satgas Saber Pungli. Sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
"Paling banyak di Kemendikbud, dan disusul oleh kementerian
lainnya. Hal yang dilaporkan adalah adalah layanan masyarakat, hukum,
pendidikan, perijinan, dan kepegawaian," jelas Kamalia saat sosialisasi
Saber Pungli yang diikuti 240 peserta di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung,
Rabu (25/7/2018).
Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan
stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi.
Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja
selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.
"Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini
menyosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," ujarnya.
Tak hanya di bidang pendidikan, Saber Pungli juga akan memberantas
praktik Pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan.
Sebab tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan
masyarakat.
"Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk
kewilayahan. Karena kita menduga masih ada praktik pungli seperti
dalam pembuatan KTP. Selanjutnya di bidang pelayanan perijinan pajak,
kependudukan dan Dinas Perhubungan," katanya.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan
penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli,
serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya.
"Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan
pemerintahan yang bersih," katanya.
Pada sosialisasi ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat
Haneda Sri Lastoto, Kepala Bidang PPSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung Hadiana
Soeriaatmaja, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota
Bandung Atet Dedi Handiman, dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Bandung,
Ahmand A turut memberikan paparan. **Red
0 Komentar