BANDUNG.SWARAWANITA.NET-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi
Jawa Barat Daddy Rohanady menyatakan bahwa Jawa Barat menjadi Juara 1
Penyelenggara Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terbaik se-Indonesia Tahun 2017.
Pengahargaan langsung diterima Kadis PSDA Provinsi Jabar Nana Nasuha.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri. Penyerahan penghargaan yang juga dihadiri Gubernut
Sumatera Barat Irwan Prayitmo tersebut dilakukan di Hotel Grand Inna Padang
pada hari Selasa (18/09/2018).
Acara tersebut dilakukan sekaligus
dilaksanalannya Konsultasi Regional (Konreg) PSDA wilayah Barat. Konreg Kaali
ini berlangsung selama 4 hari, yakni 18-21 September 2018.
"Kami mengapresiasi kinerja
seperti ini. Selamat untuk Dinas PSDA, khususnya Bidang OP urusan Irigasi. Tapi
jangan berpuas diri, masih banyak bidang lain yang harus mita urusi.
Pertahanlan yang bail. Tingkatkan yang belum maksimal," ujar Sekretaris
Fraksi Gerindra yang berasal dari Dapol Cirebon-Indramayu tersebut.
Berdasrkan Undang-Undang Nomor 23
urusan provinsi adalah irigasi primer dan sekunder. Banyak pihak khawatir jika
provinsiengirusi wilayah tersier bisa menjadi temuan BPK.
Banyak masalah yang disampaikam para
pembicara maupun para peaerta.
Banyak usulan dari berbagai daerah
meminta agar dilakukan Single manajemen yang mengurusi irigasi. Namun, hal itu
dianggap bertentangan dengan hukum, karena melawan UU 23.
Masalah lain yang mengemuka di
antaranya mengenai SDM: CPNS hanya merekrut S1 padahal mana mungkin petugas
pintu air S1. Ini terkait dengan target OP Prima maupun OP Ideal yang
dicanangkan tercapai tahun 2019/2020.
Tantangan di bidang PSDA, menurut Prof
Dr Ir Helmi Arifin, MSc. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas:
. Memenuhi kebutuhan dasar air minum
dan irigasi
. Memenuhi kebutuhan air untuk produksi
pangan (pertanian)
. Membuka lapangan kerja dan lapangan
berusaha berbasis air
. Melindungi ekosistem air
. Menangani variasi ketersediaan air
dari segi waktu dan tempat
. Membangun kesadaran, pemahaman, dan
partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan SDA terpadu dan
berkelanjutan serta secara paralel mbangun dukungan politik kebijakan sebagai
dasar bertindak
. Membangun kolaborasi dan sinergi
lintas sektor, lintas batas, dan lintas pelaku.
Ada usul Belanja OP ditetapkan
persentasenya dari volume APBD atau jadi fix cost untuk kontinyuitas.
Ada pula agar hasil dari air tuk OP.
Ini didasrkan pada pemikiran bahwa kerangka kerja peningkatan partisipasi
masyarakat pada lintas aspek pengelolaan terpadu SDA: ikut menanggung biaya
(users and polluters pay principle).
l. Ini karena "tekanan"
terhadap SDA terus meningkat:
A. Peningkatan jumlah penduduk,
aktivitas wkonomi, dan standar kehidupan sehingga terjadi peningkatan kompetisi
dan konflik untuk mendapatkan sumber daya air.
B. Kerusakan. Daerah tangkapan air
C. Pencemaran air.
Semua terkait perilaju dan perbuatan
manusia/masyarakat/stakeholders SDAir.
II. "Krisis" pengelolaan
SDA...pendekatan sektoral, pelaksanaan pembangunan SDAir yang terfragmentasI,
dan tidak terkoordinasi.(dh)
0 Komentar