MAJALENGKA.SWARAWANITA NET -Komisi V DPRD Jabar yang membidangi kesra (kesejahteraan
rakyat)sesuai dengan tupoksinya memiliki memiliki tanggungjawab moral untuk
mendukung akselerasi peningkatan IPM(indek pembangunan manusia) indikatornya
;pendidikan,kesehatan dan daya beli/ekonomi.
Menyikapi hal
itu dalan upaya mencari masukan Komisi V DPRD Jabar mengadakan hearing/dialog
bersama masyarakat /komunitas Pendanping Keluarga Harapan(PKH) dengan
mengambil tema "menuju kekuarga sejahtera" bertenpat di hotel
putrajaya Jl Abdul Halim No74, Majalengka, Sabtu, (17/11).
Kepala Bagian
Humas Sekretariat DPRD Jabar Yedi sebagai panitia pelaksana dalam sambutan
mengatakan kegiatan hearing ini merupakan agenda rutin yang dilakukan
masing-nasing komisi sesuai dengan garapanya,tutur mantan kasubag bagian umum
di setwan DPRD Jabar ini.
Lebih lanjut
dikatakannya kegiatan ini diikuti korkam,korcam petugas pendamping program
keluarga harapan (PKH).26 kecamatan se kabupaten Majalengka di hadiri abggota
komisi V yaitu Hj Erni Rif’ati Rachman, dari Gerindra Hj Fatimah SH M. Kn dari
PKB, H Sahromi dari Demokrat,Dedi dari PDIP dan Hj Tati Novianti.serta Kepala
Dinas Sosial Jabar Heryadi Wargadibrata dan Kadisos kabupten Majalengka
Rieswan Graha.
Sementara itu
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar H Yomanius Untung S.Pd saat memerima aspirasi
dari petugas lapangan PKH.pihaknya siap mendorong agar Pemprov Jabar melunasi
kredit cicilan sepeda motor 5.600 petugas pendamping program keluarga harapan
(PKH).
“Di Jabar,
program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat , sukses. Untuk
itu, tidak ada salahnya kami beri reward dengan melunasi cicilan kredit motor
mereka,” kata Yomanius Untung politisi partai Golkar daerah pemilihan
Majalengka-Sumedang-Subang ini.
Menurut
legisalator partai berlambang pohon beringin ini , petugas pendamping PKH
adalah para pahlawan, berkat kerja keras mereka, tekad pemerintah memberantas
kemiskinan lewat program bantuan pendidikan dan kesehatan berhasil.
“Secara umum,
sudah berhasil. Walau demikian, angkanya masih di atas 10. Oleh karenanya akan
terus digenjot agar bisa dibawah 10,” jelasnya.
Agar hasil kerja
PKH bisa lebih baik, ujar Yomanius Untung, berbagai upaya dilakukan supaya
kinerja PKH meningkat, 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi
biayanya terlalu besar.
“Sekarang fiskal
masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau
dihitung-hitung sekitar 27-32 Miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019, tampaknya
tidak memungkinkan, mungkin nanti di APBD Perubahan 2019,” pungkas Sekretaris
SOKSI Jabar ini.(die)
0 Komentar