JAKARTA.SWARAWANITA
NET. -Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan
setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan
membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang
menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis
dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang
baik (good governance). Jakarta, 14 Januari 2019
Dalam
lima tahun pertama sejak pelaksanaannya di tahun 1986, program ADIPURA
difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan
Teduh. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan yang
disampaikan oleh Wakil Presiden R.I. kepada Kepala Daerah yang berhasil
memimpin wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan lestari.
Di
awal tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) akan memberikan anugerah ADIPURA Periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan, yang terdiri dari 1 (satu)
Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, dan 5 (lima) Plakat
Adipura, serta Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 (sebelas) kabupaten/kota (daftar penerima terlampir). Seiring
dengan ADIPURA, KLHK juga akan memberikan penghargaan Green Leadership bertajuk Anugerah NIRWASITA
TANTRA untuk Periode 2018. Penghargaan ini akan
disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada 3 (tiga) Gubernur, 6 (enam)
Walikota, dan 6 (enam) Bupati. Anugerah NIRWASITA TANTRA
diberikan kepada Kepala Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, yang
dinilai berhasil menunjukan kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan
kebijakan dan/program kerja, sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan
berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Penghargaan Green Leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu
kepada 3 (tiga) DPRD Provinsi, dan 10 (sepuluh) DPRD
Kabupaten/Kota yang
dinilai memiliki komitmen pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup di daerah,
antara lain penyusunan peraturan daerah masyarakat adat, pengelolaan sampah,
dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), respon DPRD terkait tugas pengawasan
anggaran dan dukungan politik, dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup
dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD sesuai
kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup.
Program
ADIPURA merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi
kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi
kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan. Salah
satu kriteria penilaian dalam penghargaan ADIPURA adalah dalam hal Implementasi
atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Upaya dan hasil
dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30%
dan penanganan sampah 70% pada 2025; serta upaya yang mendorong penerapan
sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di
setiap kabupaten/kota.
Prinsip
utama penerapan ADIPURA yaitu : pelibatan peran aktif masyarakat dalam
peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku;
terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang
akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan
peraturan dan undang-undang; menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan
sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah
menjadi penentu (determinant) yang penting;
dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kota dan kabupaten dan akan
‘bersaing’ dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang
terbuka hijau yang setara.
Direktur
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien
Ratnawati, menyampaikan, melalui program ADIPURA, pemerintah kota dan
kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar 100%
pada tahun 2025, dan menjadi salah strategi nasional pengelolaan sampah 2025
dengan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.
97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan
Sampah.(hms kpppa)
){kind=link}
0 Komentar