BANDUNG.SWARAWANITANET.
-Data menunjukkan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Triwulan III 2018 ada di angka
5,58 persen atau berada di atas pertumbuhan nasional. Sementara gini ratio naik
dari angka 0,39 menjadi 0,40.
Meskipun pertumbuhan ekonomi
baik, namun menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal itu hanya dinikmati
kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap jasa keuangan.
Makanya hal itu mengurangi
ketimpangan atau menurunkan angka gini ratio antara desa dan kota. Pemprov Jawa
Barat mendorong institusi jasa keuangan masuk ke wilayah desa. Hal ini
dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dirasakan masyarakat yang ada di desa.
“Ini artinya, pertumbuhan
ekonomi ini hanya dinikmati segelintir yang punya akses terhadap oportunity
atau peluang, tidak dinikmati mereka yang bingung harus ngapain terhadap
hidupnya,” ungkap Emil dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri
Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Senin (21/1/2019).
Untuk itu, dalam lima tahun ke
depan, Emil mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mendorong lembaga jasa
keuangan berbondong-bondong masuk desa melalui berbagai program, sebut saja
program Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang menyalurkan kredit melalui
rumah ibadah dan Bank Wakaf Mikro (BWM) dari OJK.
“Kami sudah sepakat dalam lima
tahun kita akan mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kesejahteraan,”
ucapnya.
Di samping itu, Pemprov Jawa
Barat juga akan mendorong desa yang memiliki potensi alam bagus untuk
dikembangkan menjadi daerah wisata. Sebab saat ini muncul tren selfie economy
di daerah yang memiliki pemandangan alam nan indah untuk dijadikan tempat foto.
Gagasan lain untuk meningkatkan
pemerataan ekonomi, yakni melalui program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu
Pesantren Satu Produk, serta Desa Digital. Ketiga program ini menjadi bagian
dari program 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat yang diluncurkan beberapa waktu
lalu.
“Harapannya, kombinasi kami
dalam lima tahun keberpihakan pada desa bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
dan menurunkan gini ratio-nya,” tutur Emil.
Sementara itu, acara Pertemuan
Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 kali ini mengambil Tema:
“Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”.
Pertemuan ini sebagai bentuk komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
stakeholder daerah untuk memberikan gambaran kinerja industri jasa keuangan dan
arah kebijakan OJK pada 2019.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI
Wimboh Santoso mengungkapkan, OJK berkomitmen dalam meningkatkan peran sektor
jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan
pembangunan.
“OJK memiliki komitmen tinggi
untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa
keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan
pembangunan,” tukas Wimboh.
Untuk mendukung hal tersebut,
Wimbo mengajak semua pelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat melakukan sinergi
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(hms/dinita)
0 Komentar