BANDUNG.SWARAWANITA
NET. -Pemerintah
Kota (Pemkot) Bandung berhasil
mempertahankan predikat Nilai A Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
Republik Indonesia.
Atas raihan tersebut, Menpan RB,
Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemkot Bandung yang diterima oleh Wali
Kota Bandung, Oded M. Danial. Penghargaan diberikan pada acara apresiasi dan
penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah I
di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).
Atas raihan tersebut, wali kota
menyatakan sangat bersyukur. Hal tersebut membuktikan Pemkot Bandung konsisten
melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
"Dengan predikat ini, kita bisa
pertahankan kinerja lebih baik. Dengan hasil ini pun tidak boleh puas, tetapi
kita harus tingkatkan sampai ke predikat nilai AA," tegasnya.
Menurutnya, bukan hanya predikat yang
telah tercapai, tetapi de facto (pembuktian) di lapangannya sistem kinerja juga
harus tergarap. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangun.
Mengenai masukan yang disampaikan oleh
menteri, salah satunya terkait e-Budgeting, wali kota optimis Pemkot Bandung
dapat melaksanakannya.
"Kita ingin menghadirkan manajemen
anggaran lebih efektif dan efisien dengan e-Budgeting. Tetapi juga mampu
menghadirkan kualitas pembangunan yang baik ditandai dengan kesejahteraan
masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin
menyampaikan, penghargaan SAKIP merupakan reward dan punishment kepada provinsi
maupun kabupaten/kota. Bagi daerah yang belum memperoleh nilai A, harus
memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Sedangkan yang telah memperoleh predikat
baik, berhak mendapatkan penghargaan.
"SAKIP ini kita berikan
penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke
atas, mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah,” katanya.
Syafruddin mengungkapkan, dalam
penilaiannya terdapat beberapa indikator efisiensi dalam menjalankan
pemerintahan.
"Seperti, e-budgeting dan
e-personelnya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran itu gunakan sebaik baiknya
untuk kepentingan masyarakat. Indonesia ini seluruhnya sudah seharusnya
mendapatkan nilai A semuanya. Betul-betul untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia," kata Syafruddin.
Dari evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga
triliunan rupiah. Di tahun 2017 berhasil menghemat Rp46 triliun. Sedangkan di
tahun 2018 penghematan mencapai angka Rp64,8 triliun.
0 Komentar