Pada periode gubernur Aher kemantapan jalan di
Jabar sudah bagus,saat ini periode Emil kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat
tercatat mencapai 98,9 persen pada akhir 2018, tapi tingkat konektivitasnya
tidak lebih dari 50 persen.
Untuk itu di kepemimpinan pasangan Rindu
(Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) Pemerintah Provinsi Jabar pun berupaya
meningkatkan konektivitasnya menjadi 60 persen sampai 2023 sesuai rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) .
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jabar, A Koswara, mengatakan kemantapan jalan hanya bagian dari
indikator konektivitas jalan.Karenanya untuk meningkatkan angka konektivitas,
tidak hanya jalan milik provinsi yang diperhatikan kuantitas dan kualitasnya,
tapi juga jalan kabupaten atau kota,Koswara dalam acara Jabar Punya Informasi
(Japri) di halaman parkir timur Gedung Sate, Kamis (21/3/2019).
Koswara mencontohkan, antara kota A dengan
kota B misalkan terhubung oleh 10 ruas jalan. Namun, jalan yang berkondisi baik
hanya dua ruas jalan yang merupakan jalan provinsi dan nasional, sedangkan
delapan jalan lainnya terlalu sempit atau berkualitas buruk. Biasanya jalan ini
berstatus jalan kabupaten atau desa.
Menurutnya di beberapa kabupaten di Jabar, ada
dua buah kecamatan yang letaknya berdampingan, tetapi harus mengakses jalan
melalui kecamatan bahkan kabupaten lainnya dulu untuk bisa
terkoneksi.Contohnya, di Kabupaten Garut, warga Singajaya harus memutar
melewati Cikajang dan Cisompet lebih dulu untuk sampai Pameungpeuk lewat jalan
berkualitas baik. Warga Garut Kota pun masih banyak yang melewati Kabupaten
Bandung untuk mencapai Cisewu yang masih Kabupaten Garut.
"Maka jalan ini nilai konektivitasnya
sedikit. Masalahnya di Jabar, database mengenai konektivitas jalan ini belum
lengkap. Kita sedang menyiapkan big data mengenai semua jalan. Tidak hanya
jalan nasional dan provinsi, tapi jalan kabupaten dan kota," katanya.
Jabar selatan, katanya, menjadi perhatian
khusus dalam meningkatkan konektivitas tersebut.Konektivitas di Jabar selatan
tidak sebaik di kawasan tengah dan utara karena memang awalnya pengembangan di
selatan Jabar sebagian besar ditujukan untuk pariwisata dan hutan lindung.
Pada 2019 di Jabar terdapat jalan nasional
sepanjang 1.789 kilometer, Jalan provinsi sepanjang 2.360 kilometer, dan jalan
milik kabupaten dan kota sepanjang 32.438 kilometer. Kegiatan fisik dan
pengawasan di 6 UPTD pengelola jalan dan jembatan Jabar pada 2019 mencapai 102
paket pengerjaan.
Pagu anggaran untuk peningkatan jalan dan
jembatan milik provinsi mencapai Rp 242 miliar, rehabilitasi Rp 617 miliar, dan
pengerjaan fisik total Rp 860 miliar.
Pada acara Jabar Punya Informasi ke-18 ini
selain menghadirkan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar,
A Koswara juga Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah
Provinsi Jabar, Eddy Nasution serta Dosen Teknik Sipil Istitut Teknologi
Bandung,Eri Susanto (die)
0 Komentar