KBB.SWARAWANITA NET,-Dalam upaya mengantisipasi perkembangan zaman yang pesat, untuk
bisa melindungi para pelaku ekonomi terutama yang berkaitan dengan pasar-pasar
tradisional, DPRD provinsi Jawa Barat menginisiasi dibentuknya Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pusat Pasar Distribusi yang salah satu
tujuannya untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Jawa
Barat.
Sebagaimana
dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi
Jawa Barat Habib Syarief Muhammad pada saat Hearing Dialog BP Perda DPRD
Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
Jawa Barat, di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Rabu (19/6/2019).
“Ada beberapa
motivasi, latar belakang yang mendorong kami mengusulkan Raperda ini sebagai
Raperda inisiatif. Pertama ini diharapkan menjadi Raperda yang antisipatif,
kita mencoba mengantisipasi perkembangan zaman yang pesat kita berkeinginan
untuk bisa melindungi para pelaku ekonomi terutama yang berkaitan dengan
pasar-pasar tradisional” ungkapnya.
Selain sebagai
upaya antisipasi dari hal-hal yang dapat megancam keberadaan pasar tradisonal,
pihaknya menyebut terdapat tiga fungsi penting yang tertuang dalam Raperda
tersebut diantaranya fungsi distribusi, kontribusi, dan stabilisasi.
“Melaui Perda ini
mudah-mudahan bisa memutus rantai pasokan yang selama ini panjang, karena
panjang sedikit banyak harus mengeluarkan cost. Kemudian fungsi
stabilisasi diharapkan pasar pusat distribusi ini bisa menciptakan stabilisasi
harga. Kita melihat terutama menjelang idul fitri fluktuasi haraga sangat tidak
terkendali. Mudah –mudahan dengan pusat pasar distribusi ini bisa
tertanggulangi”katanya.
“Kita
ingin melindungi pasar-pasar tradisional ini dengan mencoba mewujudkan pasar
pusat distribusi”ujarnya.
Adapun fungsi
kontribusi, Syarief menjelaskan dibutuhkan kontribusi dari pemerintah daerah
sehingga permasalahan modal bisa diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi.
“Kita sulit
menghapus praktek-praktek ijon, diharapkan dengan Perda ini praktek semacam itu
bisa tertanggulangi dan kepada pengusaha pasar mau tidak mau atau sadar tidak
sadar harus dipaksa untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman” katanya.
Ia mendorong, para
palaku pasar dan masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi
saat ini. Karena dengan adanya sistem berbasis internet saat ini, sudah hampir
digunakan dalam aktifitas jual beli masyarakat, dan ini akan berpengaruh pada
pelaku pasar dan masyarakat.
“Ini akan menjadi
permasalahan, jangan sampai hanya karena ketidak adanya rasa ingin tau dan
menguasai (teknologi) yang akhirnya membuat mereka tersingkir. Kita kedepan
harus bisa siap untuk menghadapi realitas saat ini masyarakat sudah banyak
menggunakan sistem online, ini adalah sesuatu yang akan menjadi keniscayaan”
ujarnya.
Lebih lanjut
Syarief menyatakan, Pusat Pasar Distribusi tersebut berbentuk online, dan untuk
selanjutnya akan diusulkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD.
“Kita harus
memiliki suatu terobosan, ketika pada awalnya kebutuhan fisik seperti ruangan
dan modal akan menjadi tantangan tetapi dengan adanya inovasi teknologi
rintangan tersebut akan bisa teratasi” katanya.
Pihaknya berharap,
proses pembentukan Raperda tersebut dapat rampung dalam waktu dekat, dan
hasilnya dapat segera dirasakan oleh para pelaku pasar dan masyarakat di Jawa
Barat. “Kami berharap apabila Raperda bisa cepat tuntas disusul dengan pergub,
mudah-mudahan Juli bisa selesai sehingga para pedagang di Jawa Barat bisa
menggunakan fasilitas ini.”pungkasnya.(hms)
0 Komentar