BANDUNG.SWARAWANITA
NET,-Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil bertekad meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
(IPEI) Jawa Barat dengan menerapkan program-program yang tepat.
Menurut Ridwan
Kamil (RK), terkadang permasalahan kabupaten/kota di Jawa Barat bukan soal
kurangnya dana maupun ilmu, tetapi bersumber dari program yang tidak tepat
menuntaskan inti masalah.
"Saya menduga
permasalahan banyak di situasi seperti itu (program tidak tepat). (Acara) hari
ini penting, karena akan dipaparkan secara ilmiah oleh konsultan dan tim
ahli," ujar RK dalam Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019: Pembangunan
Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat
kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan SMERU Research
Institute, Selasa (30/7/19).
Dia pun menegaskan
bahwa program harus diterapkan secara adil, di mana adil yang tepat adalah
proporsional, bukan sama rata. Dalam forum tersebut, Jawa Barat sendiri dinilai
kurang dalam Pilar II IPEI terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan
kemiskinan.
Meski begitu, RK
menegaskan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) terus
berupaya menanggulangi kemiskinan sambil menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi dari angka pertumbuhan Indonesia.
"Ujung-ujungnya
Jabar harus juara lahir batin karena cara bekerja, logika dan inovasinya
mengarah pada kesejahteraan yang dipertanggungjawabkan," ucap RK.
Berdasarkan data
Bappenas, Jawa Barat yang pertumbuhan ekonominya adalah 5,6, memiliki nilai
6,13 terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Itu jauh berbeda
ketimbang pencapaian 7,76 milik Bangka Belitung di posisi satu.
"Pemerataan
pendapatan (ketimpangan) dan pengurangan kemiskinan Jawa Barat masih relatif
tinggi ketimbang provinsi lain," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Staf
Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sinergi
Ekonomi dan Pembiayaan.
"Artinya ke
depan, jika kita bedah tidak berhenti hanya di pilar tapi juga
indikator-indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif itu, akan terlihat bahwa
masing-masing kabupaten/kota punya kebutuhan intervensi kebijakan yang
berbeda-beda," imbuhnya.
Membedahnya, dengan
menilik indikator Pilar II Sub Pilar 2.1 Ketimpangan yakni rasio gini,
sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga
desa dan kota. Sementara indikator Sub Pilar 2.2 Kemiskinan adalah persentase
penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.
Amalia pun
mengingatkan pentingnya intervensi kebijakan di kabupaten/kota untuk melahirkan
program yang tepat.
"Oleh karena
itu desain kebijakan atau program yang dikemas masing-masing kabupaten/kota
menjadi titik kunci agar secara keseluruhan Provinsi Jawa Barat bisa
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Amalia.
Secara keseluruhan
dari tiga pilar yang ada, Jawa Barat menempati urutan 12 dari 34 provinsi
se-Indonesia dengan IPEI sebesar 5,93.
Di Jawa Barat,
Kabupaten Cianjur memiliki Indeks Inklusif terendah yakni 4,99. Selain Cianjur,
tujuh kabupaten lain yakni Kab. Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat,
Cirebon, Subang, dan Ciamis memiliki tingkat inklusivitas sangat rendah di
bawah 5,40 (merah).
"Sangat
dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk membangun desa agar
inklusif. Kalau saya boleh usul, program dana desa itu diarahkan saja untuk
mengatasi indikator-indikator ekonomi inklusif yang masih merah tadi,"
tutup Amalia.
Selain Amalia,
hadir Widjajanti Isdijoso Plt. Direktur The SMERU Research Institute, Athia
Yumna peneliti senior dari The SMERU Research Institute, serta para
Bupati/Walikota serta Kepala Bappeda se-Jabar.
Forum ini bertujuan
untuk memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan guna mendapat opsi
kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga pembangunan yang dilakukan di
Jabar lebih inklusif.
0 Komentar