BANDUNG.SWARAWANITA
NET,-Wacana pembubaran sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat
sebagaimana dikemukakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimaksudkan
sebagai sebauh evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bukan
pembubaran SMK.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Dr. Ir. Dewi Sartika, dalam riliis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan provinsi
Jawa Barat, Rabu (31/7/2019).
Dewi Sartika meluruskan maksud Gubernur Jabar, Ridwan Kamil
tersebut sebagai sebuah evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. “Bukan,
Bukan membubarkan SMK. Tapi, kami akan terus mengevaluasi SMK yang ada di Jawa
Barat dan terus mendorong SMK agar dapat mencetak lulusan yang dibutuhkan
industri,” katanya.
Saat ini, lanjut Kadisdik, di Jabar terdapat 108
kompetensi keahlian, terdiri dari 9 bidang keahlian dan 49 program keahlian.
Setidaknya, ada 5 kompetensi keahlian yang paling banyak dibuka di
sekolah-sekolah.
Lima kompetensi keahlian tersebut, antara lain teknik komputer
dan jaringan sebanyak 1.152 sekolah, otomatisasi dan tata kelola perkantoran
(869), teknik kendaraan ringan otomoif (735), teknik dan bisnis sepeda motor
(675) serta akuntansi dan keuangan lembaga (547).
Beberapa kompetensi keahlian harus direvisi
kurikulumnya, bahkan ada rencana re-grouping atau merger sekolah.
“Kami sudah melihat, sejumlah SMK memiliki siswa kurang dari
60%. Kalau sudah begini, bagaimana kita akan bicarakan mutu sekolah,”
ucapnya.
Menurut Kadisdik, saat ini jumlah SMK negeri di Jabar hanya 9,6%
atau 285 sekolah. Sedangkan SMK swasta mencapai 2.665 sekolah atau 90,4%. Tahun
ini, total siswa SMK mencapai 1.074.424 siswa.
Untuk merevitalisasi SMK, setidaknya ada lima hal yang harus
diperhatikan. Yakni kelembagaan, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum,
sarana dan prasarana pendidikan serta peserta didik.
Persoalan kelembagaan, lanjutnya, terkait persebaran SMK yang
tidak merata di Jabar. Ke depan, pendirian SMKN di kabupaten/kota harus dengan
prioritas kearifan lokal atau potensi wilayah. Untuk itu, diperlukan
keterlibatan pemerintah daerah agar pembangunan sekolah disesuaikan dengan
rencana umum tata ruang wilayah (RUTR).
Hal lainnya, tambah Kadisdik, berkaitan dengan penataan
kompetensi keahlian dengan mengurangi kompetensi keahlian yang sudah jenuh dan
memiliki risiko dampak otomatisasi. Masih banyak kompetensi keahlian yang belum
memperbarui teknologinya.
Selain itu, Kadisdik menilai perlunya menambah jumlah SMK
berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) pada setiap
kota/kabupaten dan akan mendorong 80% SMK terakreditasi A.
“Ini juga terus dibahas, apakah sertifikasi itu cukup dilakukan
oleh sekolah atau ada lembaga lain,” ujarnya.
Persoalan berikutnya, tambah Kadisdik, yaitu berkaitan dengan
guru dan tenaga kependidikan. Guru, pengawas, dan tenaga kependidikan masih
belum sebanding dengan kebutuhan. Ditambah Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) tidak menyediakan pendidikan untuk guru produktif dari
beberapa kompetensi keahlian, seperti guru kedirgantaraan.
Terkait kurikulum, Kadisdik menyatakan, perlu kerja sama
aktif dengan kalangan industri untuk merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan
industri. Saat ini, setidaknya terdapat 700 kalangan industri yang sudah
bekerja sama dengan SMK di Jabar.
“Harapan kami, penyusunan kurikulum ini akan implementatif.
Selain itu, dibarengi pengembangan teaching factory,” ujarnya.
Tentang sarana dan prasarana pendidikan, Kadisdik mengakui,
masih banyak SMK yang tidak memiliki lahan, kurang ruang belajar, dan tidak
memiliki ruang praktik memadai. Namun, Pemprov Jabar tengah memenuhi kekurangan
tersebut, bahkan terus mengupayakan pemberian hibah untuk pembangunan di
sekolah.
Untuk peserta didik yang mencetak prestasi dalam berbagai
kompetisi, Kadisdik mengatakan, selain terus mendorong siswa ikut serta dalam
berbagai kompetisi, pihaknya juga akan meningkatkan peran bursa kerja khusus
(BKK). Adanya bursa kerja akan memperkecil masa tunggu lulusan SMK.
“Kami ingin masa tunggu itu kurang dari tiga bulan. Sekarang
rata-rata masih 6 bulan, meskipun di beberapa sekolah ada yang sudah
diterima kerja sebelum lulus,” pungkasnya.
0 Komentar