NEW YORK.SWARAWANITA NET,- Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan global dalam
upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam bentuk apa pun tetap
menjadi tantangan terbesar bagi anak-anak secara global. Hal serupa juga
terjadi pada anak-anak Indonesia yang tidak hanya mengalami kekerasan fisik,
tetapi juga kekerasan emosional: diabaikan, diintimidasi, dan didiskriminasi.
“Pemerintah
Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals
(SDG's) poin 16.2, yakni mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan
semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak. Studi analisis
kami menunjukkan bahwa faktor kunci kekerasan terhadap anak adalah kemiskinan,
rendahnya kesadaran akan penegakan hukum, pergeseran paradigma pengasuhan anak
dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kami berencana untuk
meninjau ulang kebijakan dan peraturan yg telah dikeluarkan, serta memasukkan
unsur kekerasan psikis/emosional,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada The Global Partnership to End
Violence Against Children dan The Side Event Of The High-Level Political Forum
2019 “Safe To Learn Leaders Event” pada rangkaian kegiatan di New York, Amerika
Serikat yang diikuti oleh 47 negara, di antaranya Meksiko, Gana, Oman.
Rabu (17/7/2019)
Berdasarkan
Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) bahwa
2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami
kekerasan sepanjang hidupnya dan mayoritas dilakukan oleh teman sebaya.
Beberapa
upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Kemen PPPA adalah:
-Mendorong
diwujudkannya Sekolah Ramah Anak (SRA) yang hingga kini telah terbentuk di
16.800 sekolah di 243 kabupaten / kota.
-Kemen
PPPA juga melakukan sosialisasi Disiplin Positif untuk diterapkan di sekolah -
sekolah. Pendekatan Displin Positif adalah bentuk pendekatan yang memberikan
alternatif pengganti hukuman fisik. Hal ini dapat memastikan bahwa hukuman yang
diterima anak logis, yaitu penyelesaian masalah bukan dengan kekerasan.
-Kemen
PPPA telah melakukan kampanye Stop Perkawinan Anak dan merevisi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
-Melakukan
sosialisasi literasi digital yang ditujukan untuk orang tua dan anak melalui
program Internet Aman untuk Anak. Program ini melibatkan komunitas untuk
mempromosikan penggunaan internet yang sehat dan mengintegrasikan pendekatan
ini dalam kurikulum pendidikan nasional.
"Kami
ingin mengusulkan Kemitraan Global untuk meningkatkan kolaborasi dengan
menciptakan jaringan dan terlibat dengan ASEAN Commission on Promotion and
Protection of the Rights and Women and Children (ACWC). ACWC telah
memfasilitasi Deklarasi ASEAN untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak, dengan bidang-bidang fokus, seperti perdagangan anak dan pornografi anak.
Lebih jauh lagi, kemitraan global dapat mempromosikan strategi untuk melibatkan
lebih banyak pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta. Sehingga, kami
dapat memperluas kemitraan potensial dengan para donatur dan organisasi di
sektor teknologi dan industri hiburan," tutup Menteri Yohana.
Menteri
Yohana juga memberikan persetujuan atas usulan United Arab Emirates (UAE) agar
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan terkait upaya untuk mengakhiri kekerasan
terhadap anak di ke depan.
0 Komentar