BANDUNG.SWARAWANITA NET,-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
mengharapkan kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat provinsi dan
kabupaten kota menelusuri dan medeteksi anak yang terancam putus sekolah. Ini
seiring dengan rencana Pemdaprov Jabar yang akan menggratiskan biaya masuk SMU/
SMK yang dikelola provinsi.
"Saya titip ke Bu Atalia sebagai ketua TP PKK Jabar saya
kasih tugas menjadi detektif mencari anak putus sekolah. Jadi di Jabar tidak
boleh ada anak putus sekolah," kata Gubernur ditemui usai menghadiri
puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tingkat Jabar, di Bale
Asri Pusdai Bandung, Rabu (26/06/19).
Ridwan Kamil yang juga Pembina TP PKK Jabar menginginkan
keakuratan data mengenai anak yang putus sekolah karena terkendala biaya.
Dengan begitu maka kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran.
"Orang putus sekolah alasannya pasti tidak ada biaya, kita
uang ada tapi karena salah data kita tidak bisa menolong si anak tadi. Karena
itu PKK juga harus mendata supaya anggaran kita bisa efektif oleh data yang
baik atau good data good decission," terang Emil, sapaan akrab Gubernur.
Lebih lanjut Emil menuturkan, saat ini anggaran untuk
menggratiskan biaya SMU/ SMK sedang dihitung oleh Bappeda Jabar. Bila sudah
selesai dirinya berharap kebijakan tersebut disetujui oleh DPRD Jabar.
"Kita sudah siapkan dana menggratiskan pendidikan khususnya
yang kita kelola yaitu SMU/ SMK dan saat ini sedang dihitung oleh Bappeda
mudah-mudahan disetujui dewan mulai tahun depan biaya SMU/ SMK insya Allah kita
gratiskan," tuturnya.
Selain menjadi detektif anak putus sekolah, TP PKK juga diminta
untuk mensosialisasikan program inovatifnya kepada masyarakat. Menurutnya,
masih banyak masyatakat yang belum mengetahui program-program untuk peningkatan
kesejahteraan.
"Di HKG PKK ini saya juga titip sosialisasikan program wifi
gratis, Sekoper Cinta, Kredit Mesra, Mobil maskara, mobil puskesmas, dan
program lainnya yang menjadi sebuah lompatan di Jabar," pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat,
Atalia Paratya Kamil menuturkan pihaknya siap untuk mendukung program
pemerintah. Karena menurutnya, sebagai mitra kerja pemerintah, PKK berkewajiban
untuk konsisten dan mengiringi kebijakan program pemerintah.
"Terkait dengan yang dikatakan Pak Gubernur, peran PKK
yaitu pendataan, penyuluhan dan penggerakan. Dengan ini tentu kita (PKK)
sebagai mitra pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri, artinya kita harus
bersinergi dengan program pemerintah," kata Atalia.
Untuk itu, Atalia bersama jajarannya akan terus berdampingan
dengan pemerintah untuk saling menggelorakan program pemerintah demi
terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya dengan tidak
turut menyebarkan hoax, serta mendukung pembangunan khususnya bidang
pendidikan.
"Sudah pula diingatkan kepada kami semua terkait bagaimana
anggota PKK mampu menjadi pendorong keluarga, dan menjaga PKK itu sendiri dari
hal-hal yang tidak baik di lapangan, salah satunya tidak menyebarkan
hoaks," ujarnya.
"Kami juga di diberi PR untuk mencari anak yang tidak atau
putus sekolah, tentu ini menjadi satu hal yang sangat baik. Bagaimana kita
mempersiapkan masa depan bangsa ini agar perempuan kita, anak-anak kita,
keluarga kita, mampu berketahanan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen
bersama mengenai peningkatan kinerja PKK yang selaras dengan program
pemerintah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur dan para ketua TP PKK
se-Jabar.
Selain itu, sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan HKG PKK
ke 47 ini, telah dilaksanakan lomba kader PKK yang diikuti 27 kabupaten kota se
Jawa Barat, dengan pemenang:
1. Juara tingkat kota, yaitu
Juara I Kota Depok
Juara II Kota Bekasi
Juara III Kota Sukabumi
2. Juara tingkat kabupaten, yaitu
Juara I Kabupaten Pangandaran
Juara II Kabupaten Kuningan
Juara III Kabupaten Bandung Barat
Diacara puncak peringatan HKG PKK ke-47 tingkat Jabar itu juga
ada gelar produk seperti kuliner dan kriya hasil binaan TP PKK Kabupaten Kota
0 Komentar