Disnakertrans Jabar Adakan Pertemuan Dengan Staf Khusus Presiden RI Teten Masduki

JAKARTA.SWARAWANITA NET,-Pada hari Selasa, 6 Agustus 2019, delegasi Disnakertrans Prov. Jabar yang dipimpin oleh Kadis dan Sekdis serta para pejabat eselon 3, diterima oleh Kepala Staff Khusus Presiden RI Bpk Teten Masduki, dan Staff Khusus Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Prof. Ahmad Erani Yustika.

Dalam Rapat yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat Negara Kompleks Istana Merdeka ini, Disnakertrans Jabar melakukan diskusi penelaahan kebijakan ketenagakerjaan khususnya situasi dan kondisi di Jawa Barat.

Kadisnakertrans, Ade Afriandi, menyatakan bahwa berkaitan dengan strategi penyerapan tenaga kerja, Jawa Barat masih sangat mengandalkan industri manufaktur garment, sepatu, dan elektronik sebagai industri padat karya yang berkontribusi terhadap lebih dari 46% PDB Prov. Jabar. "Walaupun Gubernur Jabar telah menetapkan strategi penyerapan tenaga kerja termasuk menelaah potensi ekonomi baru, namun sektor manufaktur padat karya tetap menjadi andalan Jabar setidaknya selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, untuk melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi, Pemprov Jabar telah membentuk task force Pengupahan dan Task Force Garmen. Koordinasi dengan pemerintah pusat penting dilakukan karena berbagai kebijakan sangat terkait dan menjadi otoritas pemerintah pusat.

Teten Masduki menyatakan bahwa pada saat ini, kita harus melakukan upaya secepatnya untuk dapat menaikkan neraca perdagangan, yang hingga hari ini masih negatif, artinya impor kita lebih besar dari ekspor. Pertumbuhan alternatif ekonomi baru juga harus dilakukan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Perluasan tenaga kerja tentu mensyaratkan ada investasi riil baru yang masuk, dan investasi ini terhambat oleh syarat-syarat hubungan kerja yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk merealisasikan pekerjaan politik, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi masyarakat, pemerintah harus melakukan revisi ketentuan ketenagakerjaan yang ada.

Prof. Erani Yustika juga menambahkan bahwa beberapa kebijakan khusus untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya memang sedang dirancang oleh pihak kepresidenan. Hal ini berkaitan dengan proteksi yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri pertekstilan dari serangan produk impor, penghapusan berbagai biaya yang memberatkan industri, reformasi kebijakan pengupahan, dan lainnya. Dalam waktu dekat, istana akan memanggil provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mendapatkan masukan penting atas kebijakan industri dan ketenagakerjaan ini.

Menutup rapat ini, Kadisnakertrans Prov. Jabar sangat berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan terbaiknya terhadap Jawa Barat di dalam melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi. Menimbang posisi strategis Jawa Barat secara demografis, geografis, dan politis terhadap pusat pemerintahan.