JAYAPURA.SWARAWANITA NET,- “Jumlah perempuan yang
mencapai setengah dari penduduk Indonesia merupakan potensi dalam melaksanakan
pembangunan jika mereka mempunyai kualitas yang baik. Dalam hal ini perempuan
dapat menjadi mitra laki-laki saat mengambil perannya dalam keluarga. Namun
kualitas hidup perempuan yang buruk malah akan menjadi beban pembangunan,” ujar
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise
saat membuka Pertemuan Dewan Adat Papua dalam rangka Peringatan Kebangkitan
Masyarakat Pribumi di Tanah Papua, di Jayapura, Jumat (09/8).
Menteri
Yohana menambahkan pada beberapa wilayah, pembangunan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari nilai adat setempat. Perilaku
masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dibentuk oleh nilai-nilai adat dan
agama yang dianut. “Di tanah Papua untuk memulai suatu perubahan pada kualitas
hidup perempuan dan anak bukan hanya komitmen dari pimpinan atau pemerintah
saja, tapi juga harus menjadi peran dari tingkat bawah yaitu mulai dari
Keret/Marga–Dewan Adat Daerah–Dewan Adat Wilayah. Membangun sinergi antara
pemerintah dengan masyarakat adat dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan
kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.
Sadar
bahwa untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak harus melalui kerja sama
yang sinergis oleh seluruh pihak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencoba memasukan perspektif adat dan agama
dalam upayanya. Kegiatan tersebut dilakukan khususnya pada wilayah timur
Indonesia, yaitu NTT dan tanah Papua. Bermula dari pertemuan dengar pendapat
masyarakat adat Papua dengan Pemerintah Daerah tentang perempuan dan anak.
Hasil dari kegiatan tersebut berupa deklarasi yang dilakukan oleh Dewan Adat
Papua untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai
dengan visi dari Dewan Adat Papua, yakni penyelamatan manusia, tanah, dan
sumberdaya alam Papua.
Ketua
Umum Dewan Adat Papua, Yan Pieter Mananwir Yarangga mengungkapkan visi yang
diemban oleh Dewan Adat Papua untuk menyelamatkan manusia menjadi bagian yang
sama dengan tujuan dari Kemen PPPA untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan
dan anak Indonesia. “Deklarasi yang sudah dibuat secara konkrit ditindaklanjuti
dengan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
tujuh wilayah adat dengan keterlibatan Dewan Adat Papua. Perubahan yang terjadi
harus diterima dengan baik sehingga akan berdampak baik juga bagi manusia. Oleh
karena itu, keterlibatan Dewan Adat Papua dalam hal ini menjadi sangat penting
dan relevan,” tutur Yarangga.
Kegiatan
mulai dari kajian lapangan untuk mendapatkan gambaran situasi di lapangan
tentang isu perempuan dan anak di Tanah Papua, juga untuk melengkapi kajian
untuk pemetaan program bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemen PPPA sendiri mempunyai program prioritas
yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang biasa disebut
dengan Three Ends (tiga akhiri) dimana kita bersama-sama perlu mengakhiri
kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia termasuk
perempuan dan anak serta mengakhiri kesenjangan ekonomi yang masih dihadapi perempuan.
“Perlu
ada perhatian serius dari Pemerintah Daerah, tokoh adat, dan tokoh agama
terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang tidam dapat
terpisahkan dari tujuan penyelamatan manusia papua. Perempuan adalah harta atau
kekayaan yang di miliki sedangkan anak adalah masa depan, jadi perempuan dan
anak adalah kekayaan dan masa depan suatu bangsa. Besar harapan agar kerjasama
Kemen PPPA dengan Dewan Adat Papua dapat mewujudkan perempuan di tanah Papua
yang berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan responsif gender,” tutup Menteri
Yohana.
0 Komentar