Demikian respons Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil terkait keterlambatan lelang yang berdampak pada proses
pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar saat ditemui di
Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/9/19).
Menurut Emil –sapaan Ridwan Kamil,
lelang yang dilakukan satu tahun sebelum pembangunan melibatkan
bimbingan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
RI dan persetujuan dari DPR Daerah Jabar.
“Untuk lelang masih ada lelang-lelang
yang terlalu terlambat, sehingga akhirnya harus bergeser ke tahun
berikutnya, lelang akan dimulai –atas bimbingan Kemendagri–. Lelangnya
dilakukan di tahun sebelumnya,” kata Emil.
“Jadi, (pembangunan) di 2020, lelang
bisa dilakukan dari sekarang untuk yang sudah disepakati dengan dewan
(DPRD), sehingga awal tahun sudah ada yang bisa dikerjakan. Tidak lagi
selalu di akhir tahun-akhir tahun,” tambahnya.
Emil mengatakan, tingkat inflasi akan
berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah. Jika pembangunan dilakukan
pada akhir tahun, dinamika ekonomi masyarakat bakal terdampak.
“Karena teorinya, inflasi berbanding
lurus dengan keputusan pemerintah. Jadi, kalau lelangnya terlalu mepet
semua di akhir tahun, maka swasta juga ikut dinamika ekonominya di akhir
tahun,” ucapnya.
Selain itu, kata Emil, apabila
pembangunan digenjot pada akhir tahun, maka tingkat pertumbuhan ekonomi
pada awal tahun akan lesu. Oleh karena itu, Pemdaprov Jabar akan
memperbaiki prosedur pembangunan supaya dapat berjalan pada awal tahun.
“Kalau terlalu dibikin kaget di akhir
tahun, maka kita akan lambat pertumbuhannya di sembilan bulan pertama,
baru di kagetkan di tiga bulan terakhir. Itu yang akan kita perbaiki,”
kata Emil mengakhiri.
0 Komentar