"Jumlah keluarga miskin di KBB berada dikisaran 10 %. Angka tsb menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya," kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna seusai menghadiri acara Hari Keluarga Nasional tingkat KBB di Ballroom Lantai 4 Gedung B. Pemkab Bandung Barat, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, antara lain melaksanakan kegiatan bersifat produktif, pelatihan wirausaha baru, sampai penyaluran tenaga kerja baru pada sektor industri. "Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dengan menggulirkan berbagai program. Pengentasan kemiskinan itu, programnya ada pada Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan instansi lainnya. Semua institusi harus bersinergi dalam masalah ini," paparnya.
Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBB, Evi Saefiyani menambahkan, keluarga yg masuk kategori miskin tidak memiliki penghasilan tetap. Diakuinya masih banyak penduduk KBB yg berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan. "Kalau berbicara upah layak, gaji di KBB ya di atas Rp 3 juta per bulan. Tapi masih banyak yg berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta," kata Evi.
Dikatakannya, Pemkab Bandung Barat menargetkan pada tahun 2023 jumlah keluarga miskin atau pra sejahtera turun menjadi 8 % dari total penduduk. "Ya harapannya, setiap tahun satu persen jumlah penduduk miskin berkurang. Seperti yg tadi dikatakan pak bupati, asal semua sektor terlibat Insya Allah kemiskinan bisa berkurang," ujarnya. (dasep)
0 Komentar