Ketua KPPI Jabar : Perjuangkan Harkat Martabat Kaum Perempuan


KAB BDG.SWARAWAWANITA NET,-Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat, telah mengadakan acara tentang Evaluasi Kiprah Perempuan Di Bidang Politik, yang diadakan di Grand Sunshine, Kab. Bandung, Kamis (7/11/2019).


Acara ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Barat, yang diwakili oleh Kabid PKHP Dr. Jatti Indrianti, SH, M.Si, Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM, Anggota DPRD Kab./Kota se-Jabar serta Perwakilan KPPI Kab./Kota di Jabar.



Evaluasi Kiprah Perempuan di Bidang Politik ini, menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, yaitu Ineu Purwadewi Sundari, (Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Barat), Teti Kadi, serta Drs. Haryanto Kadi, MSc dengan moderator Hj. Ganiwati, SH, MM.Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat, telah mengadakan acara tentang Evaluasi Kiprah Perempuan Di Bidang Politik, yang diadakan di Grand Sunshine, Kab. Bandung, Kamis (7/11/2019).




Acara ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Barat, yang diwakili oleh Kabid PKHP Dr. Jatti Indrianti, SH, M.Si, Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM, Anggota DPRD Kab./Kota se-Jabar serta Perwakilan KPPI Kab./Kota di Jabar.



Evaluasi Kiprah Perempuan di Bidang Politik ini, menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, yaitu Ineu Purwadewi Sundari, (Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Barat), Teti Kadi, serta Drs. Haryanto Kadi, MSc dengan moderator Hj. Ganiwati, SH, MM.

Dalam sambutannya Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM menuturkan bahwa perempuan-perempuan yang merupakan pejuang yang tergabung di KPPI berkomitmen sama-sama berjuang tanpa melihat partai, perempuan harus merebut posisi penting, srikandi-srikandi ini tidak gampang merebutnya tapi berdarah- darah. Ada 15 kota /kota yang berhasil merebut Wakil Pimpinan DPRD, dalam hal ini kabupaten/kota prosentasenya naik walaupun tidak signifikan, berjuang bersama-sama, berkomitmen bersama-sama, kemudian kita betul-betul bisa menyelamatkan harkat martabat kaum perempuan di bidang politik ujarnya.

Lebih jauh Hj.Ratnaningsih menuturan kita berkumpul untuk mengevaluasi  kiprah politik  perempuan pada tahun 2019 dan dengan menampilkan narsumber adalah pakar-pakar dan  bagi perempuan yang terpilih dan duduk di komisi manapun, mereka harus memahami  isu-isu stragis tentang perjuangan perempuan, tentang apa yang harus direbut oleh kita dan saya minta ibu-ibu tidak lupa memperjuangkan perempuan dimanapun kita berada, jangan karena ibu-ibu sudah duduk di legislatif lupa dari mana kita berasal padahal kita bersama-sama perempuan,  isu-isu strategis apa saja,  tupoksi kita dari komisi masing-masing jangan hanya amenghapal tapi memahamai  apa tugas pokok sebenarnya, dan tetap berjuang untuk perempuan dan anak ini perlu saya ingatkan karena ibu-ibu sekalian ini sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT duduk di DPRD  kota/kab serta DPRD Provinsi, waktu kita tidak lama hanya 5 tahun saja,  saya mohon  pergunakan waktu ini sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab  kemudian bermohon kepada Allah SWT  mohon bimbingan dan pertolongannya karena tugas ibu-ibu sangat berat ,  saya ingatkan dengan menjungjung KPPI tolong kesetaraan ,solidaritas dan kesadaran  kita semua bersuadara , tidak ada lagi perempuan yang makan perempuan, tidak ada lagi perempuan yang jealous kepada perempuan, kita dari berbagai partai politik tapi kita tetap Mengangkat harkat  dan martabat perempuan dan menjungjung  tolerasnsi, transparan  dan berdasarkan  musyawarah  konsep-konsep KPPI yang harus dibawa  dipegang teguh oleh ibu-ibu sebagai anggota dprd di kab/kota di Jawa Barat tegasnya.


KPPI sebagai penggodokan Candradimuka Peremuan-perempuan terus bekerjasama dengan eksekutif, kementerian maupaun dengan DP3AKB sebagai leading sektor,kita kawal anggaran untuk penguatan SDM perempuan untuk memiliki daya tawar  di ekternal maupun di Internal.Penguatan  kekuasaan itu dalam politik sangat penting, sudah saat nya laki-lak memberi kesempatan kepada peremuan  rebut posisi apapun juga  tanpa adanya kekuasaan, kita tidak bisa berbuat sesuatu  jadi tolong ketika ada kesempatan pilkada di daerah masing maupun posisi apapun ibu-ibu terus berjuang,  kita akan mendukung tapi dengan catatan kita intropeksi, mawas diri sudah mampukah kita bersaing dengan laki-laki  dan kita terus membekalinya,selamanya bergabunglah dengan KPPI  ditangan ibu-ibu kita berharap ibu-ibu bisa melaksanakan tugasnya di DPRD dengan penuh tanggung jawab dan keberanian.


Diakhir masa tugas sebagai ketua KPPI saya harus bertanggung jawab apa yang dilakukan, pada kesempatan ini saya   berterimakasih tanpa dukungan dan dorongan dari Ibu-ibu menyelesaikan tugas ini bisa tuntas tanpa cela , saya mempunyai prinsip yaitu  PDLT prestasi dekasi loyalitas dan tidak tercela, doakan kita semua semoga sukses.Pada akhir acara dibacakan resume yaitu :

1.Mengawal anggaran daerah yang responsif gender dan anak  2. Satu dari 17 isu prioritas pembangunan berkelanjutan dunia (SDCs) yag merupakan isu pencapaian kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan anak 3. Diperlukan PUG dan PUHA dalam segala lini pembangunan 4.Strategis yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak 5. Diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang dapat diminati secara adil efektif dn akuntabel, bagi seluruh masyarakat dan dibutuhkan pula sinergitas bersama untuk mengawal prgram penganggaran tersebut.6. Perencanaan dan pengangaran yang responsif gender (PPRG) merupakan strategis untuk mengintegrasikan isu gender dalam bidang pembangunan. 7. Tujuan untuk menghapus kesenjangan serta mewujudakan keadilan dan kesetaraan gender. 8. Tujuh prasyarat untuk melaksanakan PUG antara lain komitmen politis, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM,Sarana dan dana dan Informasi terpilih 9. Metode analisis, juklak dan juklis dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.(die)

Posting Komentar

0 Komentar