Acara ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Barat, yang diwakili oleh Kabid PKHP Dr. Jatti Indrianti, SH, M.Si, Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM, Anggota DPRD Kab./Kota se-Jabar serta Perwakilan KPPI Kab./Kota di Jabar.
Dalam sambutannya Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM menuturkan bahwa perempuan-perempuan yang merupakan pejuang yang tergabung di KPPI berkomitmen sama-sama berjuang tanpa melihat partai, perempuan harus merebut posisi penting, srikandi-srikandi ini tidak gampang merebutnya tapi berdarah- darah. Ada 15 kota /kota yang berhasil merebut Wakil Pimpinan DPRD, dalam hal ini kabupaten/kota prosentasenya naik walaupun tidak signifikan, berjuang bersama-sama, berkomitmen bersama-sama, kemudian kita betul-betul bisa menyelamatkan harkat martabat kaum perempuan di bidang politik ujarnya.
Lebih jauh Hj.Ratnaningsih menuturan kita berkumpul untuk mengevaluasi kiprah politik perempuan pada tahun 2019 dan dengan menampilkan narsumber adalah pakar-pakar dan bagi perempuan yang terpilih dan duduk di komisi manapun, mereka harus memahami isu-isu stragis tentang perjuangan perempuan, tentang apa yang harus direbut oleh kita dan saya minta ibu-ibu tidak lupa memperjuangkan perempuan dimanapun kita berada, jangan karena ibu-ibu sudah duduk di legislatif lupa dari mana kita berasal padahal kita bersama-sama perempuan, isu-isu strategis apa saja, tupoksi kita dari komisi masing-masing jangan hanya amenghapal tapi memahamai apa tugas pokok sebenarnya, dan tetap berjuang untuk perempuan dan anak ini perlu saya ingatkan karena ibu-ibu sekalian ini sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT duduk di DPRD kota/kab serta DPRD Provinsi, waktu kita tidak lama hanya 5 tahun saja, saya mohon pergunakan waktu ini sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab kemudian bermohon kepada Allah SWT mohon bimbingan dan pertolongannya karena tugas ibu-ibu sangat berat , saya ingatkan dengan menjungjung KPPI tolong kesetaraan ,solidaritas dan kesadaran kita semua bersuadara , tidak ada lagi perempuan yang makan perempuan, tidak ada lagi perempuan yang jealous kepada perempuan, kita dari berbagai partai politik tapi kita tetap Mengangkat harkat dan martabat perempuan dan menjungjung tolerasnsi, transparan dan berdasarkan musyawarah konsep-konsep KPPI yang harus dibawa dipegang teguh oleh ibu-ibu sebagai anggota dprd di kab/kota di Jawa Barat tegasnya.
KPPI sebagai penggodokan Candradimuka Peremuan-perempuan terus bekerjasama dengan eksekutif, kementerian maupaun dengan DP3AKB sebagai leading sektor,kita kawal anggaran untuk penguatan SDM perempuan untuk memiliki daya tawar di ekternal maupun di Internal.Penguatan kekuasaan itu dalam politik sangat penting, sudah saat nya laki-lak memberi kesempatan kepada peremuan rebut posisi apapun juga tanpa adanya kekuasaan, kita tidak bisa berbuat sesuatu jadi tolong ketika ada kesempatan pilkada di daerah masing maupun posisi apapun ibu-ibu terus berjuang, kita akan mendukung tapi dengan catatan kita intropeksi, mawas diri sudah mampukah kita bersaing dengan laki-laki dan kita terus membekalinya,selamanya bergabunglah dengan KPPI ditangan ibu-ibu kita berharap ibu-ibu bisa melaksanakan tugasnya di DPRD dengan penuh tanggung jawab dan keberanian.
1.Mengawal anggaran daerah yang responsif gender dan anak 2. Satu dari 17 isu prioritas pembangunan berkelanjutan dunia (SDCs) yag merupakan isu pencapaian kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan anak 3. Diperlukan PUG dan PUHA dalam segala lini pembangunan 4.Strategis yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak 5. Diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang dapat diminati secara adil efektif dn akuntabel, bagi seluruh masyarakat dan dibutuhkan pula sinergitas bersama untuk mengawal prgram penganggaran tersebut.6. Perencanaan dan pengangaran yang responsif gender (PPRG) merupakan strategis untuk mengintegrasikan isu gender dalam bidang pembangunan. 7. Tujuan untuk menghapus kesenjangan serta mewujudakan keadilan dan kesetaraan gender. 8. Tujuh prasyarat untuk melaksanakan PUG antara lain komitmen politis, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM,Sarana dan dana dan Informasi terpilih 9. Metode analisis, juklak dan juklis dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.(die)
0 Komentar