KAB BDG.SWARAWANITA NET,-Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat, telah mengadakan acara tentang Evaluasi Kiprah Perempuan Di Bidang Politik, yang diadakan di Grand Sunshine, Kab. Bandung, Kamis (7/11/2019).
Acara ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Barat, yang diwakili oleh Kabid PKHP Dr. Jatti Indrianti, SH, M.Si, Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, Ketua KPPI Prov. Jawa Barat Dra. Hj. Ratnaningsih, MM, Anggota DPRD Kab./Kota se-Jabar serta Perwakilan KPPI Kab./Kota di Jabar.
Evaluasi Kiprah Perempuan di Bidang Politik ini, menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, yaitu Ineu Purwadewi Sundari, (Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Barat), Teti Kadi, serta Drs. Haryanto Kadi, MSc dengan moderator Hj. Ganiwati, SH, MM.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari saat menjadi narasumber, memaparkan. Bahwa peran legislator perempuan untuk memasukan isu-isu Ketimpangan Gender di Jawa Barat ini, dikembalikan lagi kepada peran Legislatif di DPRD. Yaitu dengan mengutamakan/mengoptimalkan bagaimana peran pembuatan Legislasi, kemudian perda-perda yang ada yang pro terhadap pengarustamaan gender. Juga bagaimana mengoptimalkan anggaran pengarustamaan gender ini di Jawa Barat, paling tidak ada anggaran yang responsif gender. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan, jangan sampai banyak masukan2 masalah perempuan dan anak di Jawa Barat, yg tentunya harus ada solusi untuk menyelesaikannya. “Ini perlu kesadaran, perlu komitmen perempuan dan perlu juga kita ber-sama-sama mengoptimalkan peran perempuan dimanapun, di Legislatif maupun Eksekutif. Yang pasti pembangunan di Jawa Barat harus Responsif Gender”, tutur Ineu.
Lebih lanjut, Politisi Perempuan PDI Perjuangan yg merupakan mantan Ketua DPRD Perempuan pertama di Jawa Barat menegaskan. Salah satunya perannya melalui pembentukan perda, yaitu Perda HIV, Human Trafficking, pornografi, kesehatan jiwa, kewirausahaan, ekonomi kreatif serta perda-perda strategis yg meliputi ketahanan keluarga.
“Kami berharap, perda-perda ini menjadi regulasi yang mendorong penyelesaian masalah tsb di Jawa Barat. Sehingga penyelesaian masalah perempuan, anak dan ekonomi di Jawa Barat makin bagus lagi, dan Pembangunan di Jawa Barat bisa Responsif Gender, serta di perda ini mampu mendongkrak maksimalisasi dari perda perempuan di Jawa Barat”, ujar Ineu.
Kaum perempuan di Legislatif tentunya sangat tahu kebutuhan masyarakat, mereka harus mampu memperjuangkan bagaimana perempuan maksimal untuk mencari solusi masalah-masalah yg ada di Jawa Barat. Perempuan juga sadar di lingkungannya ada masalah, mereka juga bisa mencarikan solusi baik dari regulasi maupun anggaran serta pengawasan yg dilakukan, paling tidak masalah perempuan ini dapat diminilisasi, dapat diselesaikan, sehingga angka-angka terhadap kemiskinan, IPM, masalah perempuan dan anak semakin hari makin menurun.
Harapannya kedepannya lebih memotivasi, untuk memberikan semangat kepada perempuan, supaya mereka mampu di daerahnya masing-masing untuk aktif. Kemudian juga melakukan program-program strategis pengarustamaan gender, yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak di kab./kota di Jawa Barat”, pungkas Ineu. (die)
0 Komentar