“Prevalensi ini lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional 30,8% dan provinsi 31,2%. Meskipun telah menurun, namun stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah,”ungkap sekda.
Sekda mengatakan salah satu penyebab terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak.
“Guna mencegah terjadinya itu, kita bisa melakukan pendekatan dengan cara perbaikan gizi sensitif melalui ketersediaan air bersih, ketahanan pangan dan gizi, Keluarga Berencana (KB), jaminan kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sementara perbaikan gizi spesifik yakni dengan perbaikan gizi pada remaja puteri, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi usia 0 – 23 bulan,”jelas Teddy.
Ia menuturkan, dalam menekan stunting perlu adanya komitmen bersama antara perangkat daerah (PD), camat, kepala desa, puskesmas dan masyarakat dalam upaya intervensi penurunan stunting agar terintegrasi secara optimal.
“Bagi kelapa desa, dana desa dapat dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting seperti pembangunan atau rehab poskesdes (Pos Kesehatan Desa), polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Pada kegiatan ini, kami berharap seluruh PD, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat dapat sabilulungan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bandung,” harap Teddy.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung drg. Grace Mediana Purnami mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai macam program penurunan angka stunting. Antara lain, cakupan penggunaan sumber air minum layak yang mencapai 68.000 rumah tangga, cakupan rumah tangga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 462.849. Program lainnya adalah cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan FDS gizi mencapai 24.128.
“Sedangkan cakupan keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) kelompok miskin sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) mencapai 2.679 kelompok,” urai Grace.
Pada sosialisasi yang dihadiri 75 peserta itu, pihaknya berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Sosialisasi ini dihadiri oleh 28 perangkat daerah yang terlibat penanganan stunting, Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), organisasi profesi, camat, akademisi dan dunia usaha. Kami berharap, RAD yang dilengkapi Perbup Nomor 74 tahun 2019 bisa memotivasi semua pihak untuk sabilulungan dalam percepatan penangan stunting,” pungkasnya.
0 Komentar