Dengan terjadinya banjir diberbagai daerah, dan untuk mengupas lebih jauh Humaspro Setda Provinsi Jawa Barat mengadakan acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) Ke-58 dengan tema "Eksisting dan Penanggulangan Bencana di Jabar " diadakan di Lobby Lokantara Gedung Sate , Jumat (3/1/2020).
Pada acara JAPRI ke-58 ini juga menbahas beberapa hal dengan
menghadirkan narasumber sebagai berikut:
1. Kabid Pengelolaan Arsip
Statis Dispusipda Prov Jabar, Saepulloh, A.Ks., MM.Pd
2. Kabid Energi Dinas ESDM Prov Jabar, Slamet Mulyanto, ST., MT
3. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jabar, Drg. Juanita PF, MKM.
4. Ketua Harian Jabar Quick Response, Hanief Mochammad
5. Sekretaris Dinsos Prov. Jabar, Barnas Adjudin
6. Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Prov. Jabar Didi Adji Siddik7. Kadiv Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Tri Yanto.
Kabid Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Drg.Juanita PF, MKM menuturkan bahwa sejak terjadinya banjir di Kota Bekasi , banyak akses terputus dari perumahan warga ke sejumlah puskemas, hal ini membuat petugas kesehatan berjalan kaki atau berkeliling menggunakan perahu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ujarnya.
Di Kota Bekasi sendiri terdapat 42 pos pelayanan kesehatan di puskesmas dan 1 pos pelayanan terpadu di Pendopo Kantor Walikota Bekasi sedangkan di Kabupaten Bekasi ada 44 puskesmas yang beroprasi ujar Juanita.
Sementara itu Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Prov. Jabar Didi Adji Siddik menuturkan pihaknya terus menyalurkan logistik. Kebutuhan makanan siap saji jadi yang paling urgent bagi para korban, jelasnya.
Menurut Didi yang terpenting terpenuhinya kebutuhan dasar terkait logistik, seperti makanan siap saji yang cukup urgent bagi para korban. Termasuk untuk pembersih rumah karena banjir,tuturnya.
Ditambahkanya , logistik tersebut didistribusikan kepada BPBD
kota/kabupaten yang terdampak banjir. Beberapa di antaranya kepada
wilayah yang mengalami banjir cukup parah, seperti Bekasi dan
Bogor,paparnya.
Dikatakannya, makanan siap saji atau instan yang disediakan dari pusat, memiliki kebijakan dengan masa kedaluarsa satu tahun. Dengan demikian, ketika terjadi bencana maka secepatnya dibagikan kepada yang membutuhkan.
"Kalau yang memiliki masa kedaluarsa lebih dari satu tahun, dikhawatirkan mengandung bahan pengawet yang cukup banyak," katanya.
Diakuinya, distribusi logistik dari pusat mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Hal itu seiring dengan terjadinya kejadian bencana pada sejumlah daerah di Indonesia.
"Logistik kami berasal dari dua sumber, yakni APBD dan APBN. Dari BNPB
pada tahun 2016 sekitar 12 truk, lalu turun pada 2017 menjadi 2 truk
demikian juga dengan 2018. Karena kesedot untuk bantuan bencana Palu dan
Lombok kemarin," jelasnya.
Walau demikian, pihaknya memastikan jika ketersediaan logistik untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Karawang, dapat tercukupi.
"Sampai sekarang masih bisa tercukupi, karena anggaran dari APBD-nya bertambah," pungkasnya.(die)
0 Komentar