Hal itu disampaikan Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- saat melakukan videoconference dari Australia ke Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Jabar Command Center, Kota Bandung, Rabu (26/2/20) pukul 17:00 WIB atau 21:00 waktu setempat.
"Saya sebagai gubernur memutuskan akan pulang (ke Indonesia). (Kunjungan) dua negara saya batalkan, ada 6 sampai 7 agenda dibatalkan," ucap Kang Emil disaksikan wartawan serta perangkat daerah yang hadir.
"Saya paham secara psikologis kehadiran pemimpin dibutuhkan. Saya sangat berempati sehingga membatalkan kunjungan ke dua negara yang sudah direncanakan sejak tahun lalu," tambahnya.
Berdasarkan penuturan Kang Emil, dirinya akan terbang dari Australia Kamis (27/2) pukul 01:00 waktu setempat. Setelah pesawat transit di Singapura, Kang Emil dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung pukul 09:00 WIB.
"Nanti gubernur (saya) langsung ke Subang," tegasnya.
Selain itu, Kang Emil juga menyoroti peran masing-masing perangkat daerah dalam memberikan tanggapan kebencanaan. Peran gubernur di Jabar, tuturnya, tidak secara langsung mengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota karena otoritas ada di bupati/wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Jadi yang diharapkan, pertama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jabar harus lebih responsif dan melaporkan ke publik reponsivitasnya," kata Kang Emil.
"Kedua, pembangunan Jabar berbeda dengan Jakarta. (Di Jabar) ada hierarki bupati/wali kota, jadi yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya," ujarnya.
Terlepas dari otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, tetap cepat dan tanggap memberikan bantuan logistik mulai dari tenda, kasur, mie instan, hingga obat-obatan setelah berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota serta BPBD setempat.
"Jadi sebenarnya kami (Pemprov Jabar) sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dalam pengambilan keputusan. Saya amati per hari ini, seringkali Gubernur Jabar itu disamakan teknisnya seperti wali kota/bupati, padahal tupoksi (penanggulangan bencana) ada di level kota/kabupaten," tutur Kang Emil.
"Mudah-mudahan hal ini bisa lebih baik di waktu mendatang, sehingga saya tidak perlu melakukan pembatalan-pembatalan (kunjungan kerja). Ini 'kan juga preseden kurang positif kepada negara-negara yang sudah menyiapkan dan mengagendakan proses yang cukup panjang," katanya.
Sementara itu dari laporan BPBD Jabar per Rabu (26/2) pukul 13:30 WIB, terdapat delapan titik banjir di Kabupaten Subang yakni Kecamatan Pamanukan, Pusakanagara, Pusakajaya, Compreng, Ciasem, Binong, Purwadadi, dan Pagaden.
Di Kabupaten Bekasi, banjir menggenangi 17 kecamatan di antaranya Tambun Utara, Cikarang Utama, dan Cibitung. Adapun 12 kecamatan di Kota Bekasi digenangi banjir, antara lain Jati Asih, Bekasi Barat, dan Pondok Gede.
Selain itu, banjir juga menggenangi 24 kecamatan di Kabupaten Karawang antara lain Rengasdengklok dan Telukjambe Barat. Sementara di Kabupaten Indramayu, banjir tercatat di empat kecamatan yaitu Anjatan, Sindang, Suka, dan Bongas.(hms/die)
0 Komentar