Menurut Uu, pengendalian banjir dan macet di lokasi tersebut sudah berlangsung. Mulai dari normalisasi sampai pengerukan. Kendati begitu, proses normalisasi masih terhambat karena ada lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Uu mengatakan bahwa jembatan yang menghalangi laju air kali akan dibongkar. Dia menambahkan, sejumlah upaya untuk mengendalikan banjir di lokasi tersebut diperkirakan selesai pada akhir 2020.
"Untuk masalah banjir ternyata sudah ada progres, sudah ada normalisasi pembangunan kali yang melewati Kahatex ini, tetapi belum bisa dimanfaatkan karena ada satu titik yang belum dikerjakan, dan itu kewenangannya dari pemerintah pusat," kata Uu.
"Jembatan yang ada di dalam sebenarnya pihak Kahatex sudah ingin dibongkar dan diluruskan. Sudah ada progres, yaitu sudah membuat pintu (air) yang lain. Sebenarnya izinnya sudah ada, tinggal teknis mungkin dalam beberapa hari juga bisa dibuka, berarti jalan (air) atau jembatan yang ada di sini, yang dianggap sedikit menghambat lajunya air, sudah bisa dibongkar," imbuhnya.
Terkait masalah kemacetan, Uu meminta PT. Kahatex untuk membuat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) . Selain itu, kata dia, PT. Kahatex akan membuat tujuh pintu untuk memecah kerumunan.
"Dari pihak Kahatex sudah membuka tujuh pintu keluar (untuk memecah kerumunan), dari wilayah Sumedang tiga pintu dan wilayah Kabupaten Bandung empat pintu," ucapnya.
"Sekarang kami meminta kepada pihak Kahatex untuk membuat kembali JPO, tetapi ini karena banyak instansi terkait, termasuk pemerintah pusat, maka kami akan rapat koordinasi, pertama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, yang kedua dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, dan pihak lainnya," tambahnya.(hms/die)
0 Komentar