“Perjuangan
bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen tidak terlepas dari peran
internal dan peran eksternal, termasuk dukungan dari keluarga,” tutur
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang
Puspayoga pada Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30
Persen di Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kaukus
Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat di Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat.
Menteri
Bintang melanjutkan masih termajinalkannya posisi perempuan di dunia
politik karena masih kentalnya budaya patriarki membuat perempuan harus
berjuang ekstra untuk memenuhi keterwakilannya di kursi parlemen. Namun,
Menteri Bintang juga mengingatkan satu hal yang harus perempuan
Indonesia pegang adalah Konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang
Dasar 1945) telah menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan
perempuan, termasuk hak untuk mengemukakan pendapat. Maka, tidak ada
yang membatasi kiprah perempuan di kancah legislatif.
Sejauh
ini, kesadaran masyarakat terus meningkat untuk memercayakan nasib
bangsa ini kepada para Srikandi Indonesia. Hal ini terbukti, lima (5)
menteri pada periode pemerintahan saat ini diantaranya adalah perempuan,
Ketua DPR RI saat ini juga diduduki oleh perempuan. Berdasarkan data
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hasil Pemilu 2019, keterwakilan
perempuan di DPR RI sebesar 20,8 persen atau 120 dari 575 anggota, dan
anggota perempuan pada DPD RI telah mencapai 30,88 persen.
Wakil
Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa perempuan Jawa
Barat selalu ingin maju dalam segala bidang, termasuk di bidang
politik.
"Keinginan
perempuan di Jawa Barat untuk berpartisipasi di dunia politik
dibuktikan dengan dari 20 persen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah
perempuan. Hal ini berarti masyarakat di Jawa Barat sudah lebih melek
politik dibanding dengan periode sebelumnya. Untuk meningkatkan kualitas
hidup perempuan, Pemerintah Prov. Jawa Barat juga telah menggagas
Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang baru
saja meluluskan wisudawatinya tahun lalu," tutur Uu Ruzhanul Ulum.
Salah
seorang anggota KPPI yang saat ini juga mengemban amanah sebagai
anggota Komisi IX DPR RI, Saniatul Lativa mengatakan bahwa dukungan,
restu dan kepercayaan keluarga juga menjadi kunci penting bagi perempuan
untuk terjun ke dunia politik demi membangun bangsa.
"Sebelum
terjun ke dunia politik, saya telah mendapat restu dan dukungan dari
keluarga. Jika ingin mendukung perempuan di dunia politik atau di ranah
publik, keluarga harus memberikan dukungan yang total bagi mereka,
jangan setengah - setengah. Begitu pun sebaliknya, kita juga harus
menjaga kepercayaan dari keluarga bahwa kita benar - benar bekerja dan
mengabdi bagi negara," cerita Saniatul.
Kemen
PPPA sebenarnya telah melakukan upaya untuk meningkatkan gairah kaum
perempuan di panggung legislatif, diantaranya melalui Peraturan Menteri
PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan
Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019.
Kepemimpinan
perempuan juga perlu didorong sampai dengan tingkat desa. Secara
nasional, saat ini perempuan kepala desa baru mencapai sekitar lima
persen. Namun, sudah ada satu kabupaten yang mempunyai kepala desa
perempuan mencapai 17 persen. Oleh karenanya, Kemen PPPA juga
mengembangkan model Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sejak
2018.
"Semoga
KPPI dapat bergerak di segala daerah hingga ke pelosok untuk memotivasi
perempuan sebagai tiang negara untuk maju tidak hanya di parlemen,
namun juga di semua lini. Jika hal ini terwujud, maka angka kekerasan
terhadap perempuan dan anak bisa kita tekan. Hal inilah yang seharusnya
kita perjuangkan bersama," tutup Menteri Bintang.
0 Komentar