Rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri perangkat daerah terkait ini bertujuan meningkatkan koordinasi pengendalian (gambaran, progres, dan antisipasi) bencana serta menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax.
Adapun agenda rapat membahas tujuh hal, yakni: (1) Kondisi bencana saat ini; (2) Kondisi logistik; (3) SOP Krisis; (4) Sistem Informasi dan Media; (5) Penyelesain Jangka Menengah; (6) Penyelesaian Jangka Panjang; dan (7) Infografis.
Setiawan mengatakan, rakor ini diperlukan agar setiap OPD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar sebagai leading sector bisa melakukan respons cepat tanggap darurat bencana tanpa berbenturan tugas satu sama lain.
"Sistem (pengendalian bencana) harus diperbaiki. Pertama, kita lihat bagaimana pola koordinasi di lapangan bisa lebih disempurnakan," ucap Setiawan.
"Kedua, tadi kami sudah berbagi tugas, siapa berbuat apa di masing-masing hal yang dibahas dalam agenda rapat, salah satunya kita coba pola sistem informasi notifikasi bagi daerah terdampak. Hasil rakor kali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) Senin (2/3) besok," tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Setiawan pun memberikan arahan dan masukan kepada perangkat daerah yang hadir, mulai dari dorongan kepada BPBD Jabar dan Dinas Sosial Jabar serta Jabar Quick Response untuk cepat meng-update informasi di sosial media, hingga permintaan menyosialisasikan otonomi daerah berkaitan tugas gubernur tidak sama dengan bupati/wali kota untuk penanganan bencana.
"Yang pasti saat terjadi bencana, BPBD harus paling terdepan, harus proaktif. Selama ini sudah berjalan baik, tapi ada beberapa hal yang diminta lebih proaktif," kata Setiawan.
"Hal-hal seperti itu harus dibuat dalam SOP yang lebih clear (jelas). Saya pikir Pergub (peraturan gubernur) juga sudah memadai, karena itu SOP internal kita yang disepakati bersama," tuturnya.
Setiawan juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan bencana. "Karena bicara banjir ini 'kan bicara hulu dan hilir, mulai dari konservasi hingga pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Sementara berdasarkan laporan BPBD Jabar, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini rawan terhadap bencana gunung api aktif, gempa bumi, banjir, pergerakan tanah (longsor), tsunami, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kegagalan teknologi seperti kecelakaan pesawat, serta kejadian luar biasa seperti demam berdarah.
Dari rekapitulasi bencana selama 2014-2019, BPBD Jabar mencatat ada 7.396 kejadian bencana, paling banyak pada 2019 dengan 2.057 kejadian bencana yang mayoritas adalah tanah longsor (625 kejadian) dan angin puting beliung (489 kejadian).
Adapun bencana banjir terjadi 164 kali pada tahun lalu. Sementara sejak awal 2020 hingga Februari, BPBD Jabar mencatat 57 kali kejadian bencana banjir serta 158 bencana longsor.
Daerah rawan banjir berada di wilayah Jabar utara dan tengah antara lain Kab. dan Kota Bekasi, Kab. dan Kota Bandung, Kab. Subang, Kab. Karawang, hingga Kab. dan Kota Cirebon.
Di Jabar bagian tengah dan selatan, 22 daerah rawan longsor di antaranya Kab. dan Kota Bogor, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, serta Kab. Garut.
Terkait banjir, Stasiun Geofisika Bandung melaporkan bahwa puncak musim hujan di Jabar sudah terlewati sehingga curah hujan berkurang dan bersiap menyambut musim kemarau mulai Mei mendatang.
Tetapi, semua pihak masih harus mewaspadai potensi yang menyimpang dari pola, contohnya pada 24 Februari lalu di mana hujan sangat ekstrem sebesar 246 mm terjadi di Kec. Pusakanagara Kab. Subang yang menyebabkan banjir di Pantura Subang.
Hadir dalam rakor kali ini antara lain Kepala Bappeda Jabar, Kepala Basarnas Jabar, Kepala Dinas PSDA Jabar, Kepala Dinas Kesehatan Jabar, perwakilan Polda Jabar, Dinsos Jabar, Diskominfo Jabar, Stasiun Geofisika Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, PMI Jabar, BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS Citarum, serta Karo Humas dan Keprotokolan Setda Jabar.(hms/die)
0 Komentar