Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti oleh para anggota Forkompimda, pimpinan harian dan pimpinan divisi Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, gurbernur menyampaikan tentang jumlah warga Jawa Barat yang mendapatkan bantuan sosial. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari data-data yang masuk sampai dengan Senin (27/4/2020) siang.
Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya, menanggapi data tersebut secara positif. Bahkan, dirinya mengapresiasi kerja keras Tim Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang telah mendata berdasarkan masukan dari RT/RW.
Gus Ahad juga sudah mendengar dan menerima data dari gubernur bahwa ada total 9,4 juta kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar sebagai penerima salah satu dari sembilan pintu bantuan untuk warga Jawa Barat.
"Kami meyakini data ini dikerjakan dan direkap dengan kerja keras dari semua pihak meski tak menutup ada revisi dan gubernur akan meng-SK-kannya. Cara tersebut sudah bagus dan kami setujui untuk rekapnya," kata Gus Ahad melalui telepon selulernya, Senin (27/4/2020).
Dalam rapat tersebut, Gus Ahad juga meminta agar Pemprov Jabar berkerjasama dengan kabupaten/kota sampai ke desa, merinci data-data tersebut.
"Sehingga, masyarakat mengetahui persis berapa banyak bantuan yang diterima oleh desanya atau bahkan RW-nya, dan siapa saja yang menerimanya," ujar Gus Ahad.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan atau dugaan-dugaan yang kurang tepat di masyarakat, bahwa memang pendataan tersebut adalah benar.
"Kalaupun ada revisi segera dilakukan. Permudah proses untuk memberikan masukan atau perbaikannya. Dan segera lakukan revisi tersebut, misalnya dengan periode per pekan untuk pemberian atau penyaluran bantuan-bantuan berikutnya," kata dia.
Selanjutnya, kata Gus Ahad, DPRD Jabar juga memberikan masukan agar Gubernur mempertimbangkan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai.
"Tentu saja dengan mempertimbangkan banyak hal. Di samping ada beberapa keuntungan jika disalurkan dalam bentuk uang tunai," ucapnya.
Pertama, lebih mudah menyalurkannya. Terlebih dengan memanfaatkan jalur-jalur yang sudah dimiliki. Misalnya melalui PT Pos maupun bank-bank yang sampai ke pelosok. Sehingga lebih mudah dan menghindari risiko lainnya, misalnya bantuan telur bisa pecah atau busuk, dan lainnya.
Kedua, dengan tunai maka gunjingan-gunjingan yang kurang kondusif di lapangan tentang harga barang dan lainnya bisa diminimalisir. Nada miring tersebut bisa muncul karena nilai bantuannya tetap sementara harga barangnya fluktuatif.
"Jadi, warga bisa mendapatkan uang ini tanpa resah lagi. Kalau nontunai ada salah paham. Potensinya ada," ujarnya.
Ketiga, untuk mengantisipasi perekonomian masyarakat di tingkat terbawah agar bisa terdongkrak dengan adanya dana yang dimiliki.
Masyarakat bisa membeli sendiri kebutuhannya. Butuh beras, mi instan, minyak goreng, dan lainnya bisa menbeli ke warung tetangga atau sebelah rumahnya. Ini jelas akan mengurangi dampak ekonomi, karena pembeli itu ada.
"Bandingkan dengan sekarang, mohon maaf, kami hingga saat ini tidak bisa mendapatkan konfirmasi bahwa barang-barang yang ada ini apakah benar dibeli di toko masyarakat atau bisnis dari pedagang-pedagang besar saja. Karena otomatis penyediaan-penyediaan dalam jumlah besar ini biasanya dilakukan lewat perbisnisan skala besar," ucapnya.(dh)
0 Komentar