"Kita berusaha tentunya dengan bupati dan wali kota untuk menerapkan hal itu. Karena tes, paling tidak rapid test, di perusahaan sangat penting," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/4/20).
Daud mengatakan, Pemda Provinsi Jabar mendorong pemerintah pusat memberikan insentif kepada industri supaya menggelar tes masif di tempatnya masing-masing.
"Jangan sampai sebuah perusahaan industri beroperasi, walau mendapat izin, dengan katakanlah ada 1000 karyawan, kalau misalnya ada 1 atau 2 orang positif ini dampaknya bisa menularkan kepada yang lain," ucapnya.
Sejauh ini, kata Daud, belum ada instruksi bagi industri untuk menyiapkan ruang isolasi manakala ada karyawannya yang positif COVID-19. "Yang jelas kalau ada salah satu karyawan terkena COVID-19, ini akan dilayani protokol kesehatan," katanya.
Daud mengatakan, Pemda Provinsi Jabar untuk sementara meminta industri maupun perusahaan berunding dengan karyawan terkait gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR).
"Mengenai gaji, tidak hanya yang terkena, kita kembalikan perundingan dengan perusahaan. Kebijakan dari pusat, THR harus dibayarkan walau bisa dicicil. Industri yang tutup, kita sementara ini, kembalikan untuk berunding perusahaan dengan pekerjanya," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan mengeluarkan Sertifikat Bebas COVID-19 bagi industri yang tetap beroperasi selama PSBB.
Untuk membuktikan bebas COVID-19, perusahaan tersebut harus melakukan tes masif terhadap semua karyawan. Perusahaan bisa beroperasi jika hasil tes menyatakan, tidak ada karyawannya yang terpapar COVID-19. Kebijakan itu menjadi salah satu solusi Pemda Provinsi Jabar agar ekonomi bisa terus berjalan.
(hms/die)
0 Komentar