Jelang pelaksanaan PSBB, Pemko Bandung sedang fokus pada pendistribusi jaring pengamanan sosial (JPS) untuk warga miskin dan rawan miskin akibat wabah Covid-19. Wali kota menginginkan agar PSBB ini berlangsung efektif dengan tetap memperhatikan kesejahteraan warganya.
Pemkot Bandung, lanjutnya, sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak wabah Covid-19 di luar bantuan dari Presiden RI dan Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut diperoleh dari pergeseran APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
“Kota Bandung sudah menggeser (anggaran), terutama program-program besar kita 'cut'. Kita geser dulu ke Covid-19 ini,” jelas wali kota di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Sabtu (18/4/2020).
Bantuan yang berasal dari dana APBD ini diperuntukkan terutama untuk warga desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 yang merupakan empat kategori warga termiskin. Bantuan pemerintah daerah akan menggenapi bantuan dari pusat sehingga bisa merata dan seimbang.
“Dari program PKH (Program Keluarga Harapan) itu sudah mendapatkan Rp450.000. Dari sembakonya Rp200.000, dari PKH-nya Rp250.000. Kemudian ditambah oleh APBD Kota Bandung Rp50.000, jadi jumlahnya Rp500.000,” ungkapnya.
“Kalau Desil 1, 2, 3, dan 4 non PKH yang hanya mendapatkan sembako Rp200.000, akan ditambah oleh APBD Kota Bandung Rp300.000 supaya menjadi Rp500.000 juga. Supaya adil,” imbuhnya.
Ketua Forum Bandung Sehat (FBS) sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Siti Muntamah menambahkan, segmen warga rawan miskin lainnya akan dibantu oleh paket sembako non-APBD yang saat ini tengah dihimpun oleh FBS. Hingga saat ini, ada 25.000 paket sembako yang sudah terkumpul dari bantuan CSR dan donasi.
“Kita melihat di Kota Bandung ini perhatiannya tidak hanya kepada desil 1, 2, 3, dan 4. Kita juga punya panti-panti, kurang lebih ada 73 panti, baik jompo, anak terlantar, yatim, yatim piatu. Ini tentu saja harus kita amankan,” jelas Siti.
Selain itu, segmen-segmen masyarakat seperti keluarga disabilitas, pelaku UMKM yang usahanya terkendala karena Covid-19, hingga para guru mengaji yang merupakan kepala keluarga.
“Ada juga yang lain-lain, misalnya keluarga disabilitas, yang sebelumnya mereka sangat survive, tetapi mereka tidak masuk di desil 1, 2, 3, 4, dan tidak masuk kriteria yang Banprov. Dinsos sedang menunggu data berapa yang dicover oleh provinsi, baru di luar itu akan di-'cover' oleh Pemkot. Bantuan yang di Pendopo ini adalah mendukung untuk menggenapi yang tidak terlindungi oleh bantuan APBD,” bebernya.
0 Komentar