JAKARTA.SWARAWANITA NET,-Pandemi Covid-19 mendesak setiap individu
untuk merubah aspek kehidupannya. Setiap orang diwajibkan untuk
melakukan swakarantina secara sukarela dan menerapkan social dan physical distancing.
Bahkan setiap warga di seluruh dunia sekarang menjadi lebih peduli
dengan kebersihan pribadi dan kesehatan daripada sebelumnya. Banyak
aktivitas kerja dan agenda rapat yang beralih ke media daring yang
menjadikan hal tersebut sebagai rutinitas baru.
Untuk itu, peran parlemen di panggung
internasional menjadi hal yang signifikan dalam memperkuat kontak dan
komunikasi bilateral dan multilateral dalam bekerja sama melakukan
penanganan dampak virus Corona yang telah menyerang berbagai sektor,
baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial budaya.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Badan
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam sesi paparan
web seminar dengan tema Peran “Parlemen Dalam Kerja Sama Internasional
Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”, Selasa pagi waktu Jakarta
(21/4/2020).
“Saya menghargai Persatuan Parlemen Dunia
(Inter-Parliamentary Union) telah memberikan kompilasi tentang bagaimana
parlemen mengatasi situasi pandemi sekarang ini. Lebih banyak inovasi
dari organisasi parlemen lainnya, seperti AIPA (Asean
Inter-Parliamentary Assembly) diharapkan mampu melayani tiap anggotanya
selama masa krisis. Saya ingin menyarankan kepada Vietnam, sebagai
Presiden AIPA saat ini, untuk mendesak Sekretariat AIPA menemukan
langkah inovatif sebagaimana fungsinya,” kata Fadli dalam video
conferencenya.
Sebagai persatuan parlemen ASEAN, Fadli menyarankan AIPA untuk tidak hanya berfungsi sebagai platform bertukar informasi secara reguler atau melakukan assembly saja, tetapi juga sebagai pusat informasi Covid-19 di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19 serta dampak terkaitnya.
“Saya juga ingin menyarankan agar kontak
dan komunikasi rutin tetap terjalin baik itu dengan Kantor Perwakilan
WHO Indonesia dengan BKSAP DPR RI, sebagai sarana untuk mengembangkan
pusat Myth-Buster dalam parlemen termasuk untuk memberikan perkembangan
terbaru dari penanganan Covid-19 itu sendiri, termasuk juga dalam hal
pengembangan vaksin,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Perwakilan WHO
Indonesia Navaratnasamy Paranietharan menyampaikan bahwa potensi sebaran
Covid-19 di kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi episentrum baru,
jika tidak ada langkah restriktif secara terukur untuk menurunkan kurva
sebaran Covid-19 itu sendiri. Selain itu, terdapat area dari kerjasama
dunia dalam mengatasi pandemi diantara memastikan rantai pasokan
peralatan kesehatan seperti test kits, pengembangan vaksin, hingga
pentingnya melakukan tukar informasi.
“Yang paling penting sekarang adalah sharing best-practice dan temuan riset dalam situasi kritis seperti sekarang ini. Juga best-practice
dalam mengontrol sebaran pandemi, seperti dilakukan Korea Selatan
sebagai salah satu contoh negara yang berhasil memanage pandemi dengan
melakukan controlling, menerapkan banyak rapid test, dan strategi lainnya dengan tetap tidak menerapkan total lockdown, hal seperti itulah yang perlu banyak kita sharing,” ungkapnya dalam sesi pemaparan.
Selain keduanya, diskusi panel yang
berlangsung secara terbuka bagi masyarakat tersebut juga turut dihadiri
sejumlah pembicara kunci lainnya. Turut hadir Wakil Ketua Parlemen
Malaysia Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Ketua Komite Luar Negeri Majelis
Parlemen Vietnam Nguyen Van Giau, Direktur Jenderal Kerjasama
Multirateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard,
Eksekutif Sekretaris UN ESCAP Armida Alisjahbana, dan yang paling
dinantikan yaitu Ketua Komite Khusus Coronavirus Majelis Korea Selatan
Kim Jin Pyo.
Sebagai salah satu negara yang berhasil
menekan kurva kasus pandemi virus corona, Kim Jin Pyo mengatakan
setidaknya terdapat tiga pelajaran penting terbukti efektif dilakukan
untuk menanggulangi pandemi di Korea Selatan.
“Pertama, pemberlakukan rapid rapid-test
dalam skala besar sebagai langkah awal deteksi sebaran virus, hingga
hari ini kami telah melakukan lebih dari 600 ribu tes gratis yang
disediakan pemerintah. Kedua, partisipasi sukarela dari setiap warga
untuk mematuhi karantina mandiri dan membatasi segala bentuk aktivitas.
Terakhir, kecepatan dan transparansi informasi yang kami lakukan sejak
kasus pertama terkonfirmasi, salah satunya dengan mengadakan briefing secara rutin sebanyak dua kali setiap harinya,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini
Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai pendekatan bilateral,
regional dan multilateral dalam penanganan Covid-19. “Berbagai langkah
kerjasama secara internasional dilakukan secara terukur, action-oriented,
dan memberikan manfaat secara nyata, termasuk memberlakukan repatriasi
WNI dari berbagai negara. Kami juga memberikan rekomendasi dan dukungan
untuk pertukaran informasi, pengembangan protokol internasional, hingga
mendukung berbagai pengembangan riset kolaboratif antar berbagai
negara,” pungkas Dirjen Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard. (alw/es)
0 Komentar