Menurut Anggota DPRD Jabar, Daddy Rohanady bahwa Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial (bansos) tersebut hampir terjadi di semua dapil. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi di seluruh Indonesia.
“Ketika pendataan awal tidak semua RT/RW dilibatkan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, data mereka juga tak digunakan. Padahal, mereka mencoba menyusun data sedekat mungkin dengan fakta empiris di lapangan. Makanya, tidak aneh jika kemudian ada RT/RW/kades yang mengungkapkan kekesalannya dan viral di media,”ungkap Daddy dalam keterangan tertulis kepada Media, Senin, (11/05).
Menurutnya masalah utamanya adalah data. Ada beberapa data hasil beberapa lalu proses, termasuk verval dan slot pengajuan non-DTKS dalam koridor yang diminta Pemprov Jabar.
Kota Cirebon, misalnya, di awal alokasinya sebanyak 3.840 KRTS. Di akhir – maksudnya untuk realisasi bansos tahap I – hanya tersisa 874. Jumlah ini katanya sudah hasil verval. Nyatanya, masih ada 150 KRTS yang tidak valid.
Belakangan sesuai permintaan, Kota Cirebon mengajukan lagi kuota non-DTKS sebanyak 35.000-an. Nyatanya yang diakomodir hanya sekitar 14.000-an.
“Semoga saja hal-hal seperti ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Begitu sepengetahuan dari hasil pengamatan saya di dapil,”tutupnya.
0 Komentar