JAKARTA.SWARAWANITA NET.-Komisi VII DPR RI prihatin dan kecewa
banyaknya program yang menyasar masyarakat kecil seperti petani dan
nelayan yang dihapus oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dimana hal tersebut tertuang dalam kebijakan refocusing anggaran Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.
Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDP
Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (23/6/2020), Anggota
Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan kembali berbagai
kesepakatan dalam rapat sebelumnya terkait program Kementerian ESDM yang
telah didiskusikan bersama dengan Komisi VII DPR RI hingga berjam-jam.
Terutama yang terkait program bagi rakyat kecil.
“Hal ini semata untuk mengingatkan Pak
Menteri bahwa kesepakatan tersebut menjadi perjuangan yang kami janjikan
kepada masyarakat. Tapi kemudian Bapak menghapus seluruh program untuk
rakyat secara sepihak. Apa Bapak pernah dipermalukan di depan masyarakat
banyak? Terus terang dengan menghapus secara sepihak program-program
untuk rakyat itu, artinya sama dengan Bapak mempermalukan kami, DPR, di
depan masyarakat luas, terutama konsituen kami,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PAN ini menyebutkan
sebelumnya Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI sepakat membangun Jaringan
Gas (Jargas) sebanyak 266.070 Sambungan Rumah (SR). Namun yang lebih
memprihatinkan lagi, ada tiga program untuk masyarakat kecil yang
dihapuskan dalam refocusing anggaran tahun 2020 ini.
Program tersebut meliputi Konverter Kit
(Konkit) untuk nelayan yang awalnya disepakati akan dibagikan sebanyak
40 ribu paket, Konkit untuk Petani yang awalnya disepakati akan
dibagikan ke Petani sebanyak 10 ribu paket, serta konversi minyak tanah
ke elpiji 3 kg yang awalnya akan dibagikan sebanyak 526.616 paket. Semua
itu setelah mengalami refocusing anggaran, ditiadakan alias dihapus
secara sepihak oleh Menteri ESDM.
“Yang saya herankan mengapa anggaran
program untuk rakyat kecil yang dihapus dan mengalami pemotongan.
Sementara anggaran belanja barang meliputi perjalanan dinas, biaya
rapat, honorarium, belanja non operasional lainnya hanya mengalami
penurunan sekitar 10 persen saja,” tukas Andi Yuliani.
Politisi dapil Sulawesi Selatan II ini meminta agar semua itu di-breakdown.
Karena Komisi VII DPR RI perlu mengetahui anggaran tersebut digunakan
untuk apa saja. “Tolong jangan diganggu atau dihilangkan program untuk
rakyat kecil. Ini tanggung jawab kita yang juga akan dipertanggung
jawabkan di akhirat nanti. Dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden
harusnya ikut membantu merealisasikan janji-janji Presiden untuk
menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya,” tegas Andi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota
Komisi VII DPR RI lainnya, seperti Mulyanto. Ia tidak setuju penghapusan
secara sepihak anggaran dan program-program untuk rakyat kecil.
Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan bahwa Perppu
No. 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi undang-undang, tidak mengambil alih
fungsi anggaran yang ada dalam DPR RI sebagaimana amanat UUD 1945.
Sehingga tidak sepantasnya pemerintah menyusun budgeting seratus persen secara sepihak. Apalagi untuk wilayah-wilayah teknis, maka komisi teknis juga perlu diajak bicara.
Mulyanto tidak setuju dengan refocusing dengan cara seperti yang dilakukan Kementerian ESDM. Ia menilai perlu ada re-refocussing,
agar terjadi komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga program
strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang sudah
disepakati bersama dengan DPR RI dan kemudian disampaikan atau
dijanjikan DPR kepada masyarakat, tetap harus dilaksanakan.
“Seperti hal nya program sumur bor, agar masyarakt tidak kekeringan di musim kemarau. Saya ingin komitmen dari Menteri bahwa refocusing
bukan harga mati. Masih tetap bisa bergeser terutama program strategis
yang menyentuh masyarakat luas. Kalau ditanya apa bisa? Ya itu
tergantung will dan prioritas,” tambah Politisi Fraksi PKS ini. (ayu/es)
0 Komentar