“Kondisi dunia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 membuat perempuan juga terkena dampaknya. Perempuan harus dihadapkan dengan tantangan baru, seperti kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), beban ganda perempuan saat bekerja di rumah sekaligus mengurus anak yang belajar di rumah, potensi perempuan menjadi kepala rumah tangga meningkat, dan ancaman diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan, baik di lingkungan kerja maupun saat di rumah. Untuk itu, tantangan bagi kita sekarang harus mampu memberdayakan perempuan secara optimal agar mereka dapat memberikan nilai tambah atau dengan kata lain menciptakan investasi bagi perempuan,” ujar Menteri Bintang saat menjadi pembicara kunci dalam sesi UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020, di Jakarta (16/6).
Menteri Bintang menambahkan investasi terbaik bagi suatu bangsa adalah pemberdayaan sumber daya manusia, terutama perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, sekitar 49,8 persen dari total populasi di Indonesia pada 2018 adalah perempuan. Ini artinya, investasi terhadap perempuan merupakan investasi terhadap setengah dari sumber daya manusia. Sementara itu, data BPS 2019 juga menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 52 persen sedangkan TPAK laki-laki sebesar 83 persen atau terdapat gap sebesar 31 persen.
Senada dengan Menteri Bintang, Direktur Sustainability and Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, Elim Sribata mengungkapkan memberikan edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan pada perempuan merupakan sebuah investasi yang bagus bagi perusahaan dan negara. “Dimulai pada 2019 Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan Martha Tilaar Group (MTG) bekerjasama untuk melatih dan memberdayakan 1.000 perempuan yang tinggal di sekitar tepi hutan. Program pemberdayaan ini ditargetkan untuk perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 5 wilayah provinsi di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan,” ungkap Elim.
Elim menambahkan program ini memberikan pelatihan kepada sebanyak 1.000 kaum ibu dan perempuan tentang mengenali dan mengolah tanaman herbal lokal sampai pada tahap pemasaran produk sehingga mereka dapat menciptakan kewirausahaan dalam komunitas yang mampu memberikan alternatif mata pencaharian bagi diri mereka dan keluarganya. Program ini erat kaitannya dengan memberikan dukungan bagi perempuan kepala rumah tangga yang terpaksa menggantikan peran laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
Sementara itu, Corporate Social Responsibility, Communication, System & Policy Martha Tilaar Group, Samuel Pranata menuturkan program ini merupakan wujud kepedulian dan bentuk kontribusi kedua perusahaan terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia. “Program ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perempuan serta memberikan keahlian yang bermanfaat kaum perempuan untuk menunjang ekonomi keluarga mereka. Melalui program ini, kami ingin menjadikan kaum perempuan semakin kuat, mandiri, dan sejahtera. Besar harapan agar kolaborasi ini dapat menjadi dukungan bagi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan mengentaskan kemiskinan sekaligus dapat menjadi contoh yang dapat direplikasi oleh perusahaan di Indonesia,” ujar Samuel.
Menteri Bintang menegaskan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, selaras dengan UN Sustainable Development Goals, terutama di bidang pengurangan angka kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan bisnis, serta kerja sama untuk kesuksesan SDG Goals. “Kemen PPPA juga telah dan akan terus melakukan sinergi dengan perusahaan dan lembaga masyarakat untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak perempuan. Khusus selama masa pandemi Covid-19 ini, kami bekerjasama dengan dunia usaha untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dapat terpenuhi, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau menjadi perempuan kepala rumah tangga. Selain itu, kami juga meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan-pelatihan virtual dan pendampingan, terutama bagi perempuan pra-sejahtera.” tegas Menteri Bintang.
Pada 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan Teknologi Infomasi Komunikasi (TIK) bagi pelaku Industri Rumahan (IR) yang diikuti sebanyak 7469 pelaku IR yang tersebar di 8 Provinsi dan 63 kab/kota se-Indonesia/. Sedangkan, pada 2018 pelatihan juga dilakukan di 7 kab/kota dan diikuti 547 pelaku IR. Kemen PPPA melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja juga menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja perempuan akan meningkatkan produktivitas kerja. Salah satunya yang sering dilakukan adalah dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), dimana hal ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk bina lingkungan bagi warga sekitar lokasi perusahaan atau berupa bantuan-bantuan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan bagi masyarakat pada umumnya, termasuk perempuan.
“Saya yakin, potensi perempuan di seluruh dunia sangat besar, demikian halnya di Indonesia. Tentunya potensi ini perlu diimbangi dengan perhatian, keberpihakan, dan intervensi yang riil, menuju perempuan berdaya, yang selanjutnya dapat berkontribusi tidak hanya demi kemajuan negaranya, tetapi juga kemajuan perempuan di seluruh dunia. Untuk itu, saya mengajak semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Mari kita bersinergi, bergandengan tangan, mengesampingkan ego, dan menatap satu tujuan bersama, yaitu dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki, dimana perempuan kuat, mandiri, dan berdaya,” tutup Menteri Bintang.
0 Komentar