Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,
Yuningsih, mengatakan, sosialisasi itu merupakan tahapan untuk revisi
Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Pasalnya, menurut
dia, perda tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat banyaknya
peralihan kewenangannya.
“Karena untuk kasus kekerasan anak di Jabar penangannaya harus konprehensif,” kata Yuningsih saat ditemui usai kegiatan.
Karenanya, Pansus IV DPRD Jabar meminta
masukan-masukan dari sejumlah pihak termasuk daerah yang sudah ada
perdanya. Ia mengatakan, sosialisasi itupun menjadi kunjungan Pansus IV
untuk mengecek sejauh mana implementasi perdanya.
Pihaknya menyampaikan, hak-hak anak
harus terpenuhi sehingga subtansi Raperda Perlindungan Anak itu tidak
hanya fokus di penanganganannya. Namun, harus mengedukasi untuk
pencegahan dan hak-hak anak saat menjadi korban kekerasan.
“Tidak usah diputuskan sekolahnya karena ada hak anak untuk pendidikan,” ujar Yuningsih.
Ia menilai jika anak korban kekerasan
putus sekolah maka dikhawatirkan mengganggu kondisi psikologisnya.
Selain itu, ia mengakui adanya hak-hak korban yang belum terpenuhi meski
daerahnya telah mempunyai Perda Perlindungan Anak.
Misalnya, di Kabupaten Cirebon sendiri
yang seharusnya anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan visum
gratis tapi pada kenyataannya masih diminta membayar.
“Ini jangan sampai terjadi lagi, karena seharusnya implementasi Perdanya harus betul-betul dilaksanakan,” kata Yuningsih.
0 Komentar