JAKARTA.SWARAWANITA NET.-Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany
Gantina mendukung adanya program anggaran untuk memperkuat proses yang
akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Seperti, pusat logistik regional, pusat kesiap-siagaan penanggulangan
bencana dan pusat komando krisis darurat bencana. Selly sangat
mengapresiasi jika pusat-pusat logistik itu bisa sesegera mungkin
dilaksanakan. Mengingat, menurut Selly, pusat-pusat logistik tersebut
sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Kita membutuhkan pusat-pusat logistik,
seperti yang terjadi kemarin akibat pandemi Covid-19 kemudian tsunami
maupun gempa bumi kita merasakan sulitnya kita untuk melakukan
penyampaian logistik ke daerah,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat
Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajaran, yang
digelar secara fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta dan virtual,
Selasa (23/6/2020).
Namun demikian, politisi PDI-Perjuangan
ini mengingatkan apabila program pusat-pusat logistik itu berjalan maka
kedepannya yang harus dipersiapkan oleh BNPB adalah terkait dengan bufferstock logistik
yang harus dipergunakan di masing-masing daerah. Karena, setiap daerah
memiliki karakteristik kerawanan bencana yang berbeda-beda. Termasuk,
demografi masyarakat yang sangat berbeda. Maka, ia mengusulkan
pusat-pusat logistik harus dipenuhi dengan kebutuhan logistik yang
berbeda-beda pula.
Lebih lanjut, Selly meminta BNPB belajar
dari kasus pandemi Covid-19 dimana terjadi kegagapan saat berbicara
logistik di luar kebutuhan pangan. Selly mengungkapkan, pada saat
terjadi bencana non-alam seperi, seolah terjadi kegagapan pada saat
berbicara mengenai logisitik Alat Pelindung Diri (APD) dan masker.
“Maka, ini pun yang harus menjadi catatan oleh BNPB bahwa logistic yang
dimaksud disini bukan hanya logistik keperluan pangan saja. Tetapi, juga
logistik yang menyangkut dengan non-alam,” tandasnya.
Di sisi lain, terkait dengan dukungan
manajemen sebesar Rp 238 miliar, Selly meminta, program tersebut
diperkuat oleh BNPB karena adanya tambahan untuk pagu inspektorat dan
tambahan unit kerja. Jika memungkinkan, tuturnya, ia meminta kepada BNPB
agar ada dukungan manajemen variabel sumber daya manusia dan tata
kelola hubungan antar kelembagaan BNPB dengan BPPD.
“Sebab posisi BPPD di daerah juga tak
kalah mulia terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini mereka harus bekerja
hampir 24 jam dan bahkan tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi,
memang masih banyak dibutuhkan SDM yang tanggap dan kompeten yang memang
siap menangani masalah kebencanaan. Ini menjadi catatan saya bahwa
dalam dukungan manajemen ini bukan hanya untuk d BNPB tetapi bagaimana
BPPD di daerah pun bisa dimaksimalkan,” tegas mantan Wakil Bupati
Cirebon itu. (pun/sf)
0 Komentar