BANDUNG.SWARAWANITA NET.-Pelaksanaan Reses III Tahun 2019/2020, Dapil II (Kabupaten Bandung) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Tia Fitriani di Kantor Desa Cipeujeuh Kampung
Pasir Astana Rt 1 RW 6 kecamatan Kertasari Jl raya pacet-majalaya Km.07,
Kabupaten Bandung Kamis (2/7/3020).
Acara
tersebut dihadiri kepala Desa Cipeujeuh Deden Ghofari dan
beberapa tokoh pemuda serta masyarakat.Pada kesempatan tersebut Ketua
Fraksi Nasden Persatuan Indonesia DPRD Provinsi Jawa Barat menerima
masukan aspirasi dari Kepala Desa Cipeujeuh Deden Ghofari yang baru tujuh bulan
menjabat ini, agar bantuan untuk yang menunjang kesejahteraan warga
dalam menghadapi dampak wabah virius Covid 19 tidak dipersulit. “kami
menginginkan agar tidak dipersulit dalam penyalurannya, dengan aturan
ketat yang sudah ada agar pemerintah pusat pun memberikan kepercayaan
wewenang kebijakan kepada pemerintahan desa, seperti contoh menyalurkan
bantuan kepada orang jompo yang tidak bisa jalan tadi”,harapnya.
Sementara itu Politisi Perempuan Nasdem Tia Fitriani menuturkan aspirasi yang diterima, tentang tentang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berupa uang
cas untuk masyarakat yang terdampak wabah virus Covid 19,ujarnya.
Lanjut Tia,”terjadi carut marut pendataan, yang pertama tadi sangat
parah sekali dari jumlah yang sudah di ajukan itu berkurang dan terus
berkurang hingga jumlah yang sedikit, itupun dengan perbedaan data tahun
yang lama, yang kedua ternyata bantuan itu yang sudah terdata sebagai
calon penerima bantuan melalui program sapa warga yang sudah resmi ada
daftar namanya tapi malah tidak menerima, jadi ini persoalan yang memang
harus di luruskan kembali hingga selesai” berharap bahwa bantuan Pemprov Jabar dengan hasil evaluasi dari sisi
pendataan bisa menghantar bantuan sosial pandemi covid-19 dari Pemprov
Jabar tersebut bisa lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung
manfaatnya bagi masyarakat Jawa Barat yang memang benar benar
membutuhkan”, ungkapnya.
Perlu juga sosialisasi yang dilakukan lebih masif dan terbuka oleh
Pemerintah semua tingkatan, mengenai beberapa sumber bantuan lain dari
Pemerintah, agar masyarakat Jabar pun mengetahui bahwa sumber bantuan
tidak hanya dari Pemrov Jabar, masih ada beberapa pos bantuan baik dari
Pemerintah pusat maupun kabupaten/kota yang memang tidak bersamaan dalam
pendistribusiannya dengan bantuan dari pemprov Jabar ujarnya.
0 Komentar