JAKARTA.SWARAWANITA NET.-Angka kasus
kekerasan pada perempuan dilaporkan naik selama pandemi COVID-19 melanda
Indonesia. Kekerasan berbasis gender ini perlu disikapi dengan serius
mengingat kebutuhan korban menjadi dilematis. Hal ini dikarenakan
petugas atau pendamping, harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan
kondisi risiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan.
Duta
Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,
Dokter Reisa Broto Asmoro mengungkapkan besarnya kenaikan angka
kekerasan terhadap perempuan sejak pandemi COVID-19 pada Maret lalu.
“Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dan Komnas
Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan
sebesar 75% sejak pandemi Covid-19,” kata Dokter Reisa di Media Center
Gugus Tugas Nasional, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Jumat (10/7).
Kekerasan
berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, seperti di dalam rumah
tangga, dan di wilayah publik, seperti di tempat kerja atau di tempat
umum. Serta, dalam situasi normal ataupun situasi sulit, seperti bencana
dan konflik.
Dokter Reisa juga
menekankan bahwa pihak korban seharusnya tidak dibiarkan sendirian
menghadapi kekerasan dan harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak
lain, meskipun dalam kondisi pandemi ini.
Dilematika
pemenuhan kebutuhan bantuan terhadap korban saat ini, mengharuskan
kecermatan petugas atau pendamping terkait situasi dan kondisi penularan
Covid-19 pada saat memberikan bantuan.
Oleh
karenanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KEMEN PPPA) bersama dengan United Nations Fund for Population (UNFPA)
menetapkan protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang
dapat digunakan sebagai protokol bersama dalam penanganan kekerasan.
Hal
ini ditujukan agar korban dan lembaga penyedia layanan tetap bisa
memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol tersebut.
Menurut
Dokter Reisa, terdapat beberapa panduan yang dapat dilakukan oleh
korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan bantuan.
“Pertama,
korban bisa melapor ke pemerintah setempat, di Jakarta misalnya,
tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan,”
ucapnya.
Kemudian, Dokter Reisa juga
mengingatkan bahwa pelayanan bantuan bagi korban kekerasan berbasis
gender tetap dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan.
“Misalnya dengan cara pencatatan semua dokumen dan penanganan korban kekerasan dilakukan secara online oleh petugas.” Jelasnya.
Lanjut
Dokter Reisa, korban kekerasan dapat meminta bantuan dari orang
terpercaya yang mampu memberikan dukungan, baik secara psikologis dan
medis, serta sebisa mungkin membantu keluar dari situasi yang dapat
menyebabkan kekerasan tersebut Kembali terulang.
Kemudian
bagi masyarakat yang bukan sebagai korban, dapat membantu dengan
bersuara serta memastikan diri untuk berkata tidak terhadap kekerasan
dalam bentuk apapun.
Terakhir,
Dokter Reisa menghimbau untuk tetap memberikan dukungan terhadap korban
melalui kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender sebagai bentuk
dukungan terhadap pemerintah untuk memotong rantai kekerasan.
“Mari, peduli dan lindungi mereka karena, itu artinya, melindungi diri kita dan bangsa.” Tutup Dokter Reisa.
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional
0 Komentar