JAKARTA.SWARAWANITA NET.-DPR RI menegaskan pengawasan penggunaan
anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam
dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. DPR RI juga menekankan pentingnya
pengawasan mendalam terhadap penyediaan peralatan kesehatan agar tidak
ada kartel dalam hal harga dan ketersediaan alat-alat kesehatan yang
krusial.
Pemaparan tersebut disampaikan Anggota
BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam Webinar Internasional tentang
‘Peran Parlemen Dalam Pengawasan Anggaran Covid-19’, yang
diselenggarakan BKSAP DPR RI bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy,
Rabu (8/7/2020). Dipandu Anthony Smith, Chief Executive WFD, Webinar
tersebut mendorong para panelis untuk bertukar pengalaman dan praktik
kerja parlemen selama pandemi.
“Ada dua hal yang perlu dipastikan oleh
Parlemen. Pertama, Parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau
kartel untuk mengatur harga. Poin kedua, Parlemen juga perlu memastikan
kualitas alat kesehatan berstandar WHO dalam pengadaannya,” ujar
politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Tak hanya itu, Putri juga mengungkapkan
Komisi Keuangan, Perbankan dan Non-Bank (Komisi XI DPR RI) saat ini
tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dan memastikan
pencapaian tepat sasaran. Yakni dalam hal keterlibatan Parlemen dalam
pengelolaan utang, defisit yang dapat melebihi 3 persen sesuai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 hanya
dapat ditempuh hingga 2023.
“DPR RI khususnya dalam hal ini Komisi XI
tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dan memastikan
pencapaian tepat sasaran. Parlemen fokus pada alternatif pembiayaan
ruang fiskal untuk pemulihan dari selain utang,” terang Puteri yang juga
Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Selain Puteri, turut hadir dalam webinar
Internasional tersebut Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Serta, hadir
sejumlah Anggota Parlemen dari negara lain sebagai panelis yakni James
Wild (anggota Komite Akuntabilitas Parlemen DPR Inggris), Geordin Gwyn
Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan) dan Inaya Ezzeddine
(Anggota Parlemen Lebanon). (pun/sf)
0 Komentar