BANDUNG.SWARAWANITA NET.-Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Diskusi dengan Insan Media yang berlangsung di Lobby Raung Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.jumat (21/5/2021) Diskusi yang bertema " Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021, Optimalisasi Tracking Pemudik dan Tracking Penyebaran Covid-19 Bagi Pemudik Yang Lolos Penyekatan ".Acara ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos.MM didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Dr.Hj.Ida Wahida Hidayat, SE.SH.M.Si
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jabar mengawal ketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di
objek-objek wisata untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19.
Menurut Ineu, intruksi tersebut perlu disampaikan mengingat banyak
masyarakat yang sudah mulai bosan menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah
berlangsung lebih dari satu tahun. Kebosanan tersebut, kata Ineu,
mendorong masyarakat untuk berrekreasi mengunjungi objek wisata.
Apalagi, selama libur Lebaran 2021, pemerintah memperketat mobilitas masyarakat lewat larangan mudik, termasuk membatasi aktivitas wisata dimana masyarakat hanya diperbolehkan berwisata di wilayah aglomerasi.
Apalagi, selama libur Lebaran 2021, pemerintah memperketat mobilitas masyarakat lewat larangan mudik, termasuk membatasi aktivitas wisata dimana masyarakat hanya diperbolehkan berwisata di wilayah aglomerasi.
"Pandemi
yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun setengah ini mengakibatkan
kebosanan. Sehingga, pasca-Lebaran ini, masyarakat ingin main
(berwisata)," Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.MM.
Pihaknya pun mengaku, terus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar untuk memastikan bahwa prokes ketat
benar-benar diterapkan di seluruh objek wisata di Jabar
Selain di objek wisata, Ineu juga berharap, penerapan prokes ketat terus
dilakukan di berbagai sektor hingga pandemi COVI-19 ini benar-benar
dinyatakan berakhir. Pihaknya pun meminta Pemprov Jabar melalui Satuan
Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 untuk terus melakukan pengawasan
prokes.
Tidak hanya itu, Ineu pun meminta agar penerapan prokes disertai upaya penekanan penyebaran COVID-19 lewat testing, tracing, dan treatment (3T) dengan melibatkan aparat kewilayahan seperti Ketua RT dan RW yang dinilainya sangat paham dengan kondisi masyatakat di wilayahnya masing-masing. "Kita tidak berharap ancaman lonjakan kasus COVID-19 pasca-Lebaran ini terjadi. Karenanya, langkah pencegahan dan antisipasi harus terus dilakukan," katanya.(dh)
Tidak hanya itu, Ineu pun meminta agar penerapan prokes disertai upaya penekanan penyebaran COVID-19 lewat testing, tracing, dan treatment (3T) dengan melibatkan aparat kewilayahan seperti Ketua RT dan RW yang dinilainya sangat paham dengan kondisi masyatakat di wilayahnya masing-masing. "Kita tidak berharap ancaman lonjakan kasus COVID-19 pasca-Lebaran ini terjadi. Karenanya, langkah pencegahan dan antisipasi harus terus dilakukan," katanya.(dh)
0 Komentar