JAKARTA.SWARAWANITA NET.-Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Polri menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendampingan dalam pemeliharaan keamanan pada pelaksanaan program pembangunan pertanian, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).
Dalam
kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
mengungkapkan bahwa, MoU tersebut, dalam rangka mendukung dan
mempercepat seluruh program Kementan untuk masyarakat Indonesia bisa
berjalan dengan baik dan lancar.
"Baru saja kita melaksanakan kegiatan tanda tangan
MoU atau nota kesepahaman dimana nanti, akan ditindaklanjuti dengan PKS
(Perjanjian Kerjasama) yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan pejabat
utama dengan dirjen terkait di Kementan. Mou ini tentunya dilakukan
dalam rangka mendorong dan mempercepat agar program dari Kementan
betul-betul bisa berjalan dengan hasil yang optimal," kata Sigit.
Terkait
sektor pertanian, Sigit menekankan hal itu menyangkut hajat hidup 273
juta masyarakat Indonesia yang setiap harinya harus terpenuhi. Oleh
sebab itu, menurut Sigit, ketahanan pangan harus terpenuhi dengan
meningkatkan produktivitas.
"Ada 273 juta masyarakat atau rakyat yang tiap hari tentunya harus
dipenuhi, terkait dengan masalah kebutuhan pangan dan ini menjadi konsen
kita bagaimana mendorong agar produktivitas pertanian semakin hari jadi
makin meningkat," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan bahwa, dalam MoU tersebut
juga dibahas soal pemanfaatan pengembangan lahan pertanian yang belum
tersentuh. Selain itu, Sigit juga menyatakan, diperlukan upaya strategi
guna memanfaatkan lahan yang ada dengan melakukan modernisasi
pertanian.
"Sehingga pertumbuhan ataupun kualitas produksinya meningkat.
Disamping itu juga memanfaatkan lahan-lahan baru yang saat ini mungkin
belum tersentuh dan ini menjadi program kita untuk kembangkan dua hal
tersebut," ucap Sigit.
Dengan adanya nota
kesepahaman ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan mendukung seluruh
program Kementan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat
Indonesia.
Terwujudnya ketahanan pangan,
menurut Sigit, hal itu akan berdampak positif bagi Indonesia,
diantaranya adalah bisa mengurangi ketergantungan import dan
meningkatkan eksport dalam negeri.
"Dalam kurun waktu dua tahun ini kita tidak impor beras. Ini tentunya
jadi prestasi dari Kementan dan kita akan terus dukung kedepan
ketergantungan seperti ini bisa kita kurangi. Dan ekspor kita, bisa kita
tingkatkan," tutur Sigit.
Sigit memaparkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, Polri juga telah
berperan aktif terkait program Food Estate. Dengan begitu, sektor
pertanian dan peternakan di lingkungan masyarakat bisa semakin
dimaksimalkan
"Program Food Estate yang saat ini sedang dikembangkan menjadi
konsen kami untuk supaya itu bisa berjalan. Sehingga bagaimana kita
memiliki lahan pertanian, peternakan yang luas, yang bisa mencukupi
kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia, kedepan betul-betul
terwujud," papar Sigit.
Lebih dalam, Sigit
mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, sektor pertanian saat ini mampu
menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar. Bahkan, kata
Sigit, cukup untuk melaksanakan ekspor.
"Ini
sebetulnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Kami dari kepolisian akan
terus mendukung dan sinergi untuk dukung agar program dalam wujudkan
ketahanan pangan, bagaimana kurangi impor dan perbesar ekspor ini
betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit.
Sementara
itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan bahwa, Kementan
tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri. Sebab itu, Ia menyatakan,
sangat memerlukan bantuan dari Polri guna memenuhi kebutuhan pangan dari
masyarakat Indonesia terpenuhi.
"Tentu saja
Kementan tidak bisa sendiri. Harus bersama unsur yang ada, kami
berterima kasih bapak Kapolri bersedia membackup sepenuhnya," ujar
Syahrul dikesempatan yang sama.
(red)
0 Komentar