BANDUNG.SWARAWANITA NET.-Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Pembangunan diantaranya mengenai Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), sebagai mitra kerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, pada tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Wilayah VI mendapat alokasi anggaran paling sedikit adanya refocusing dampak pandemi covid-19.
Padahal, panjang jalan provinsi yang ditangani hampir merata di enam UPTD yang ada, yakni sekitar 300-350 km.
Di UPTD ini juga banyak pekerjaan yang harus ditangani, misalnya Jalan Pangeran Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon yang selalu terndam banjir ketika hujan.
Panjangnya sekitar 2 kilometer dan berada tepat di depan Kantor Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
“Pihak Kelurahan Kemanteren juga sudah beberapa kali mengeluhkan
kondisi tersebut. Tentu saja kondisi jalan seperti itu sudah semestinya
mendapat perhatian serius,” kata Daddy kepada media beberapa waktu lalu.
Lebih jauh Daddy Rohanady menjelaskan, kondisi jalan di Jabar memang membutuhkan penanganan. Secara keseluruhan jalan provinsi membutuhkan rehabilitasi atau peningkatan jalan, tidak terkecuali di UPTD VI.
“Mengapa demikian? Lebih dari 65 persen jalan provinsi umur teknisnya sudah habis. Pilihan lain jika rehabilitasi atau peningkatan jalan tidak dilakukan adalah mengalokasikan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Ini berkaitan dengan kemantapan jalan yang sangat berpengaruh pada kelancaran pergerakan orang dan barang,” jelasnya.
Daddy mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pemeliharaan dari tahun ke tahun terus menurun. Di sisi lain tidak ada alokasi untuk rehabilitasi jalan.
“Kalau toh dianggarkan, angkanya sangatlah minim. Ini terjadi sejak Covid-19 melanda negeri ini. Ada beberapa ruas jalan yang pada mulanya sudah dianggarkan penanganannya dalam APBD, tetapi kemudian terkena refocusing dan realokasi anggaran,” tandasnya.(AP)
0 Komentar