Hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan dan anggota Pansus 7 dan SKPD terkait.
Sebagai informasi, Pansus 7 membahas terkait Raperda Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Kebencanaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pada kesempatan kali ini, Pansus 7 masih membahas draf raperda pasal per pasal mengenai Raperda Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Kebencanaan. Salah satunya membahas mengenai kajian resiko bencana di Kota Bandung.
Dipaparkan Tim Naskah Akademik (NA), status potensi bencana diperoleh dari kajian risiko bencana, yang di dalamnya merumuskan potensi bencana di Kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung di tahun 2021 sudah berhasil merumuskan potensi bencana, yaitu bencana banjir dan gempa bumi sesar lembang, dengan mengacu pada perumusan Bapelitbang.
Rencana tersebut masih tetap harus dikaji agar bisa dilaporkan ke wali kota untuk ditetapkan dan disahkan.
Selain itu, dalam pasal 102 draf Raperda dibahas mengenai pembuatan forum untuk Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini meliputi pemerintah kota, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Salah satu indikatornya, forum ini akan ada sampai tingkat kelurahan. Rencananya forum untuk Pengurangan Resiko Bencana akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung,” kata tim NA.
Anggota Pansus 7 Folmer Silalahi mengatakan, draf raperda tersebut masih perlu dirapikan.
“Pasal per pasal masih harus terus dirapikan, diintegrasi dengan hukum-hukum lain, apa ini muatan lokal atau given (peraturan turunan) dari Kemendagri,” kata Folmer.
Ia bilang, mengenai forum untuk pengurangan risiko bencana harus menjadi sarana komunikator di tingkat kota saja.
“Forum ini harusnya jadi forum berembuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini perlu hati-hati, harus menjadi sarana komunikator. Harusnya forum ini untuk ranah kota saja, kalau sampai kelurahan itu sudah masuk ranah praktiknya, bukan konsep,” katanya.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Anggota Pansus 7 lainnya, Iman Lestariyono, Agus Salim, dan Nenden Suakesih.
0 Komentar