Sumedang.Swara Wanita.-Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menggelar reses III masa sidang tahun 2022 di GOR Darmaga Golden Futsal, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu (6/7/2022).
Reses yang dihadiri sedikitnya 600 warga Kecamatan Pamulihan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono dan Ketua DPC Irwansyah Putra.
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menyatakan komitmen partai terkait permasalahan stunting di Jawa Barat.
Menurut Ineu, tingginya angka stunting di Jawa Barat menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting kepada berbagai elemen masyarakat.
"Reses kali ini mayoritas dihadiri kaum ibu juga ada guru PAUD yang merupakan garda terdepan cegah bahaya stunting. Saya juga mengajak agar masyarakat bersama-sama melawan stunting. Karena ini bukan hanya tugas pemerintah saja tapIneu menambahkan stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan anak normal seusianya.
Untuk mencegah stunting, kata Ineu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ibu maupun keluarga pada umumnya, yakni memantau asupan nutrisi, terutama di 1,000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Dimulai dari masa kehamilan ibu sampai anak berusia 2 tahun. Selalu memantau berat badan anak dan melakukan skrining anemia.
"Karena
itu lah kaum ibu atau pasangan yang hendak menikah perlu diberikan
pemahaman agar nantinya anak-anak yang lahir sehat dan menjadi generasi
berkualitas," ujarnya.
Ineu juga menyampaikan kepada peserta
reses untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang ada di
daerahnya masing-masing.
"Jadi bapak dan ibu bisa langsung mengajukan melalui aplikasi tersebut, atau bisa meminta bantuan ke pemerintah Desa setempat untuk mengakses aplikasi tersebut, sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan bantuan yang ditujukan ke Pemprov Jawa Barat," ungkap Ineu.
Ia mengatakan perjalanan usulan mulai masuk SIPD sifatnya terbuka, siapapun bisa mengaksesnya asal memenuhi persyaratan yang ditentukan.Ketika SIPD lolos, imbuh Ineu, baru bisa menjadi prioritas dalam RKPD, ketika sudah masuk RKPD bisa dikawal oleh anggota dewan.
"Kenapa
dikawal DPRD, karena gubernur berkewajiban meminta saran pendapat DPRD
dalam hal ini badan anggaran untuk menggunakan RKPD. Apabila sudah masuk
RKPD, masuk proses penganggaran selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Saya akan perjuangkan apa yang menjadi
aspirasi bapak dan ibu," pungkasnya. (dh)
0 Komentar